Liputanjatim.com – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Ubaidillah mengkritik kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang lamban soal mekanisme pendistribusian bantuan sosial ekonomi untuk masyarakat terdampak akibat covid-19. Kritikan tersebut didasari atas temuannya di dua kabupaten, Kabupaten Ngawi dan Trenggalek yang masih kebingungan bagaimana warga terdampak bisa mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Gugus tugas covid-19 di dua kebupaten itu tidak tahu besaran kuota dan pendistribusiannya bagaiamana. Mereka mengaku hanya ditelfon kalau akan mendapatkan bantuan,” ungkap Ubaidillah, Jumat (17/4/2020).
Baca Juga: Ubaidillah Serap Aspirasi Warga Pujer dan Bagikan 20 Ekor Kambing
Politisi PKB itu kemudian meminta Pemprov Jawa Timur untuk transparan soal data warga penerima bantuan. Transparansi data tersebut menurutnya amat penting sebagai kontrol pendistribusian bantuan tepat sasaran atau tidak. Sebab total anggaran yang digelontorkan oleh Jawa Timur untuk pencegahan penyebaran covid-19 dan bantuan sosial ekonomi warga terdampak sebesar 2,384 T.
“Anggaran ini sangat besar, sekitar 6,8 persen dari APBD kita. Sehingga anggaran bantuan tersebut harus tetap sasaran,” sambungnya.
Karena penggunaan anggaran yang sangat besar, ia bersama dewan di DPRD Jawa Timur telah berinisiatif untuk membentuk satgas penanganan covid-19. Satgas tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi kontrol penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD.
