Liputanjatim.com – Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur menyiapkan langkah strategis untuk menghidupkan kembali Pasar Induk Puspa Agro di Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Salah satu skema yang disiapkan adalah mengadopsi pola tata kelola pangan milik PT Food Station Tjipinang Jaya yang dinilai sukses menjaga stabilitas harga dan distribusi bahan pokok di ibu kota.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari studi banding yang dilakukan Pansus pada Jumat (17/4/2026). Hasil kunjungan tersebut akan menjadi dasar rekomendasi untuk membenahi PT Puspa Agro, anak usaha dari PT Jatim Grha Utama, yang saat ini dinilai “mati suri”.
Anggota Pansus BUMD DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menegaskan bahwa pembenahan Puspa Agro tidak bisa setengah-setengah. Ia mendorong adanya perombakan total, terutama pada aspek manajemen dan sistem pengelolaan.
“Studi ke Food Station ini menjadi referensi penting bagi kami. Kami melihat bagaimana mereka mampu menghadirkan pangan yang terjangkau dengan sistem yang terstruktur,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).
Menurut Untari, keberhasilan Food Station tidak terjadi secara instan. Transformasi besar dimulai sejak 2014, ketika pemerintah DKI Jakarta mengubah fokus perusahaan dari sekadar pengelola pergudangan menjadi pilar ketahanan pangan bagi sekitar 11 juta penduduk.
Strategi tersebut diperkuat dengan pembangunan jaringan hinterland di daerah penghasil seperti Karawang, Bekasi, hingga Lampung. Hasilnya, Food Station kini mampu menjamin pasokan pangan sekaligus menjaga harga tetap stabil.
“Ini yang harus kita tiru. Puspa Agro sebenarnya punya konsep yang bagus sejak awal, tapi lemah di manajemen dan sistem. Kurang profesional, akhirnya tidak berkembang,” tegas legislator dari Dapil Malang Raya itu.
Lebih lanjut, Untari mengungkapkan bahwa Pansus menemukan potensi pasar besar yang selama ini belum dimanfaatkan Puspa Agro, yakni dari internal Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri.
Dengan jumlah lebih dari 55 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN), kebutuhan beras dan bahan pokok lainnya dinilai bisa menjadi pasar tetap (captive market) bagi Puspa Agro. Skema ini diyakini mampu menjadi fondasi awal kebangkitan BUMD tersebut.
Tak hanya itu, sinergi juga bisa diperluas ke 14 rumah sakit milik Pemprov Jatim. Dalam skema ini, Puspa Agro berperan sebagai agregator yang menyuplai kebutuhan pangan seperti beras dan telur, sehingga rantai distribusi menjadi lebih efisien dan harga lebih terkendali.
“Kalau ini dijalankan, dampaknya besar. Selain menghidupkan Puspa Agro, juga bisa menekan biaya pengadaan pangan di instansi pemerintah,” jelasnya.
Namun demikian, Untari menekankan bahwa kunci utama keberhasilan tetap terletak pada profesionalisme pengelolaan. Ia mengingatkan agar pembenahan Puspa Agro diisi oleh tenaga ahli yang kompeten dan terbebas dari praktik kebocoran anggaran.
“Harus profesional, tidak boleh ada kebocoran. Kalau manajemennya benar, saya yakin Puspa Agro bisa bangkit kembali,” pungkasnya.
