Liputanjatim.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menekankan bahwa kemandirian energi nasional menjadi kebutuhan mendesak di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Hal ini berkaitan dengan posisi Indonesia yang masih bergantung pada impor BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kapoksi Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Ratna Juwita, dalam diskusi publik bertema ketahanan energi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Dalam acara tersebut, turut hadir Dirjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, Anggota Dewan Energi Nasional, M.Khalid Syeirazi, Director Corporate Marketing Pertamina Patra Niaga, Alimuddin Baso, dan Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa.
Menurut Ratna, konsumsi energi nasional telah mencapai 1,6 juta barel per hari. Namun lifting minyak domestik masih berada di angka sekitar 605 ribu barel per hari.
Selisih yang cukup besar ini membuat Indonesia sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap gejolak harga minyak dunia yang dapat berdampak pada ekonomi nasional.
“Konflik terjadi di luar negeri, tetapi kita ikut menanggung dampaknya melalui tekanan nilai tukar dan beban APBN. Ini menunjukkan betapa rentannya posisi kita jika belum mandiri secara energi. Kondisi krisis ini harus menjadi momentum emas untuk melompat lebih tinggi menuju kedaulatan energi,” ungkap Ratna, Selasa (14/4/2026).
Dalam upaya memperkuat fondasi energi nasional, Fraksi PKB meminta pemerintah segera mengembangkan strategic petroleum reserve sebagai cadangan energi negara.
Ketergantungan pada cadangan operasional Pertamina di nilai belum cukup untuk menjamin ketahanan saat terjadi krisis global.
Di sisi lain, Ratna Juwita juga mendorong peningkatan riset dan inovasi di sektor energi baru terbarukan dengan kolaborasi lintas lembaga.
Baca juga: Pemprov Jatim Harus Lebih Aktif Hadapi Ancaman Kekeringan dan Dampaknya bagi Petani
Menurutnya, transisi energi tidak boleh hanya bersifat teknokratis. Tetapi harus berbasis komunitas dengan mendorong 80 ribu desa di Indonesia menjadi pusat kemandirian energi lokal.
“Kita harus mendorong paradigma desentralisasi energi. Jika desa mandiri energi melalui sumber daya lokal, maka Indonesia akan berdaulat. Transisi energi bukan sekadar berpindah dari fosil ke listrik. Tetapi proses distribusi kedaulatan energi kepada rakyat,” tegas legislator asal Jawa Timur tersebut.
Selain itu, Fraksi PKB meminta pemerintah memastikan distribusi BBM subsidi berjalan secara adil dan tepat sasaran.
Pengawasan yang ketat sangat krusial untuk mencegah penyalahgunaan oleh pelaku industri besar.
Menurutnya, penghematan dari subsidi energi bisa untuk pembangunan infrastruktur hijau dan penciptaan lapangan kerja baru (green jobs) di masa depan.
“Politik energi kita harus fundamental dan berpihak pada rakyat. Kita ingin sistem energi Indonesia menjadi lebih mandiri, adil, dan berkelanjutan sebagai fondasi masa depan generasi mendatang,” pungkasnya.
 DPR RI menekankan bahwa kemandirian energi nasional menjadi kebutuhan mendesak d...){kind=link}