Musyafak Rouf Soroti Ijazah Siswa Ditahan, DPRD Jatim Dorong Solusi untuk SMA/SMK Swasta
Liputanjatim.com – Fakta memprihatinkan terungkap dalam agenda reses DPRD Jawa Timur di Kelurahan Ketintang, Surabaya, Selasa (10/2/2026). Di tengah citra Surabaya sebagai kota metropolitan dengan fiskal kuat, masih ditemukan siswa SMA dan SMK swasta yang kesulitan membayar biaya…
Liputanjatim.com – Fakta memprihatinkan terungkap dalam agenda reses DPRD Jawa Timur di Kelurahan Ketintang, Surabaya, Selasa (10/2/2026). Di tengah citra Surabaya sebagai kota metropolitan dengan fiskal kuat, masih ditemukan siswa SMA dan SMK swasta yang kesulitan membayar biaya pendidikan hingga ijazah mereka tertahan.
Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Ia menyebut realitas di lapangan menunjukkan masih banyak warga di kawasan padat penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
“Masih banyak anak-anak di Surabaya yang tidak mampu bayar sekolah, bahkan ijazahnya ditahan karena menunggak. Terutama mereka yang di SMA dan SMK swasta,” cetus Musyafak di lokasi reses.
Menurut Ketua DPC PKB Surabaya itu, persoalan pendidikan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Ia mengingatkan bahwa kondisi APBD Jawa Timur saat ini sedang mengalami efisiensi, menyusul penurunan skema dana bagi hasil.
Karena itu, Musyafak menilai peran yayasan sekolah swasta sangat penting dalam membantu mencari jalan keluar bagi siswa kurang mampu.
“Pihak yayasan harus punya ikhtiar mencari solusi atau toleransi bagi siswa tidak mampu. Jangan hanya menunggu sentuhan pemerintah, karena sekolah swasta punya aturan rumah tangga dan akses CSR sendiri,” tegas mantan Ketua DPRD Surabaya tersebut.
Sebagai langkah konkret, DPRD Jatim mendorong penguatan sinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya melalui program Beasiswa Pemuda Tangguh. Program ini diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin, khususnya desil 1 hingga 5, yang melanjutkan pendidikan ke SMA/SMK swasta karena tidak tertampung di sekolah negeri.
Musyafak juga memastikan akan ada perbaikan mekanisme penyaluran beasiswa agar lebih tepat sasaran. Ia menegaskan bantuan nantinya tidak lagi diberikan langsung kepada siswa, melainkan ditransfer ke pihak sekolah.
“Syaratnya satu: warga Surabaya ber-KK Surabaya. Supaya datanya jelas, by name by address,” pungkasnya.
Melalui langkah ini, Musyafak berharap tidak ada lagi siswa Surabaya yang terhambat masa depannya hanya karena persoalan biaya dan administrasi sekolah.
