Liputanjatim.com – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, menilai wacana war ticket haji tidak efektif untuk diterapkan.
Ia mengingatkan agar Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) berhati-hati dalam merumuskan kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
“Saya belum melihat itu efektif ya, karena sistem antrean itu benar-benar sudah berjalan dan sudah lama orang mengantre,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2026) malam.
Menurutnya, sistem antrean yang telah berjalan harus tetap menjadi prioritas.
Ia mengingatkan agar kebijakan baru tidak menimbulkan ketidakpastian bagi calon jamaah yang sudah mengantre.
“Yang sudah terlanjur ngantre tinggal 5 tahun, kasihan. Yang sudah ngantre tinggal 2 tahun nasibnya gimana? Nah itu itu masih wacana itu masih jauhlah,” ujarnya.
Melihat panjangnya antrean haji saat ini, Cak Imin menilai wacana tersebut belum realistis untuk direalisasikan dalam waktu dekat.
“Masih panjang. Bisa saja tapi one day setelah proses, itu sekadar wacana gitu,” tuturnya.
Ia berpandangan, kebijakan itu baru dapat dipertimbangkan jika persoalan antrean sudah terselesaikan secara menyeluruh.
Sebagai informasi, sebelumnya Kemenhaj merencanakan pemberangkatan haji dengan menggunakan cara War Tiket Haji.
War tiket haji adalah wacana skema pendaftaran haji di mana calon jemaah berebut kuota secara cepat, mirip pembelian tiket konser atau transportasi, untuk langsung berangkat tanpa antrean panjang.
