Liputanjatim.com – Serangkaian bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Jember pada awal 2026 meninggalkan kerusakan signifikan di berbagai wilayah.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember mencatat sedikitnya 27 titik infrastruktur terdampak di tujuh kecamatan, mayoritas akibat peristiwa longsor.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Jember, Anang Dwi Resdianto, menyebutkan bahwa pihaknya telah merampungkan pendataan menyeluruh terhadap seluruh fasilitas terdampak.
“Kami menginventaris semua kerusakan infrastruktur di sisi kebencanaan. Mulai dari retaining wall, jembatan, jalan warga dan sebagainya kita evaluasi kembali,” ujar Anang, Jumat (27/02/2026).
Objek yang didata mencakup beragam jenis infrastruktur, mulai dari dinding penahan tanah, konstruksi jembatan, hingga jalan pemukiman warga. Hasil inventarisasi ini selanjutnya menjadi acuan untuk menyusun skala prioritas penanganan.
Di antara puluhan titik tersebut, Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, menduduki posisi paling kritis.
Dinding penahan tanah di lokasi itu mengalami kerusakan parah dan mendesak untuk segera direkonstruksi, mengingat fungsinya yang sangat vital sebagai penopang akses utama warga setempat.
Kondisi serupa juga ada di Dusun Sodong, Desa Kemiri, Kecamatan Panti. Jembatan berbahan bambu yang di bangun pada 2019 kini menjadi satu-satunya penghubung bagi sekitar 30 rumah tangga.
Baca juga: Perumahan di Jember Langganan Banjir, Warga Siapkan Langkah Hukum
Kondisi material yang semakin rapuh membuat warga berharap segera ada penggantian dengan konstruksi permanen yang lebih layak.
Tak kalah mengkhawatirkan, bronjong kawat setinggi belasan meter di Dusun Glundengan, Desa Suci, yang baru berdiri sejak 2025, kini berada dalam kondisi rawan.
Curah hujan yang terus mengguyur berpotensi memicu kelongsoran yang bisa menghancurkan badan jalan di sekitarnya.
Anang menjelaskan bahwa mayoritas kerusakan karena tekanan lateral berlebih pada lereng akibat intensitas hujan yang tinggi, sehingga terjadi pergerakan tanah dan longsor.
Dengan kondisi cuaca yang belum sepenuhnya stabil, ancaman kerusakan lanjutan masih tetap ada.
Guna mempercepat pemulihan, BPBD Jember tengah menyiapkan proposal desain teknis dan pengajuan anggaran ke pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sementara itu, penanganan sementara lebih fokus pada pemulihan hunian warga yang terdampak langsung.
Sedangkan perbaikan infrastruktur skala besar akan dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran daerah.
“Yang sudah kami tangani tentu minimal yang langsung menyentuh masyarakat, terutama pemulihan rumah. Tetapi infrastruktur tetap akan kami dukung karena itu menopang kegiatan masyarakat,” tandasnya.
Sebagai langkah antisipatif, BPBD Jember juga mendorong penguatan kapasitas masyarakat dalam mendeteksi potensi bahaya secara dini.
Terutama di kawasan dengan topografi berlereng dan sistem drainase yang belum memadai.
