Liputanjatim.com – Anggota Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur, Nur Faizin, mengultimatum Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera membenahi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Politisi PKB tersebut menilai, kondisi BUMD milik Pemprov Jatim saat ini masih jauh dari ideal. Berbagai persoalan mendasar dinilai masih membelit, mulai dari lemahnya tata kelola perusahaan, kualitas sumber daya manusia (SDM), sistem pengawasan yang belum optimal, hingga potensi kebocoran keuangan.
“Struktur BUMD kita secara keseluruhan belum beres. Ini harus menjadi perhatian serius Pemprov Jatim, karena BUMD seharusnya menjadi motor penggerak peningkatan PAD,” ujar Nur Faizin.
Politisi asal Madura menegaskan, belum ada capaian signifikan yang bisa dibanggakan dari kinerja BUMD di Jawa Timur. Ia menyoroti tingginya gaji jajaran direksi dan komisaris BUMD yang dinilai tidak sebanding dengan kontribusi terhadap PAD. Pansus mencatat, dalam sejumlah kasus, besaran gaji justru jauh melampaui deviden yang disetorkan ke kas daerah setiap tahun.
Ia mencontohkan salah satu BUMD, PT Air Bersih Jatim, yang hanya mampu menyumbang deviden sekitar 0,25 persen atau Rp 1,23 miliar per tahun. Sementara itu, direktur utamanya menerima gaji sekitar Rp 51,3 juta per bulan.
“Ini sudah tidak masuk akal. BUMD dengan kinerja seperti itu, tetapi beban gajinya sangat besar. Apalagi jika dibandingkan dengan BUMD lainnya,” ujarnya.
Nur Faizin menuturkan ada yang lebih mengejutkan lagi dibanding PT Air Bersih Jatim, yakni PT. PWU yang hanya bisa menyetorkan deviden Rp 1.650.950.000 per tahun. Sedangkan gaji yang didapat seorang Direktur Utama (Dirut) PWU mencapai Rp 100,6 juta perbulan.
“Artinya untuk menggaji seorang Dirut saja, PT.PWU harus mengeluarkan, Rp 1,2 milyar pertahun,” ujarnya.
Ia menilai, kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam proses penempatan pejabat di tubuh BUMD. Ia menyebut, Pemprov Jatim terkesan belum mampu menemukan figur yang tepat dan profesional untuk mengelola perusahaan daerah.
“Dengan gaji sebesar itu, seharusnya Pemprov Jatim menempatkan orang-orang yang benar-benar profesional dan berkompeten,” katanya.
Ia juga menyinggung adanya dugaan praktik bagi-bagi kursi yang justru memperburuk kinerja BUMD. Menurutnya, jika hal tersebut benar terjadi, maka yang dirugikan bukan hanya perusahaan daerah, tetapi juga masyarakat Jawa Timur secara luas.
“Ini makin menguatkan dugaan adanya bagi-bagi kursi kepada tim sukses. Pemprov Jatim jangan sampai mengorbankan masyarakat dengan menempatkan orang yang tidak profesional di BUMD namun digaji besar,” tegasnya.
Pansus BUMD DPRD Jatim, lanjutnya, berhasil merekap gaji pokok para direksi dan komisaris BUMD Jatim, berikut rinciannya.
PT. Air Bersih Jatim
Direktur Utama Rp 37.982.319
Direktur Umum dan Keuangan Rp 34.184.087
Direktur Teknik Rp 34.184.087
Komisaris Utama Rp 17.092.044
Komisaris Rp 15.382.839.
PT. Panca WiraUsaha Jatim
Direktur Utama Rp 100.695.000
Direktur Rp 77.756.000
Komisaris Utama Rp 28.462.500
Komisaris Rp 22.770.000
PT. Jatim Grha Utama
Direktur Utama Rp 54.414.526
Direktur Rp 42.652.726
Komisaris Utama Rp 24.750.000
Komisaris Rp 22.275.000
PT. BPR Jatim
Direktur Utama Rp 49.500.000
Direktur Rp 39.600.000
Komisaris Utama Rp 19.800.000
Komisaris Rp 15.840.000
PT. Petrogas Jatim Utama
Direktur Utama Rp 71.250.000
Direktur Rp 56.250.000
Komisaris Utama Rp 60.000.000
Komisaris Rp 52.500.000
PT. Jamkrida Jatim
Direktur Utama Rp 68.110.000
Direktur Penjaminan Rp 57.693.500
Direktur Keuangan Rp 57.693.500
Komisaris Utama Rp 31.799.400
Komisaris Rp 28.269.460
Komisaris Independen Rp 28.269.460
PT. Bank Jatim Tbk
Direktur Utama Rp 160.000.000
Direktur Rp 128.000.000
Komisaris Utama Rp 88.000.000
Komisaris Rp 79.200.000
 BUMD DPRD Jawa Timur, Nur Faizin, mengultimatum Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera){kind=link}