Liputanjatim.com – Fraksi PKB DPRD Jawa Timur menyoroti potensi terjadinya “gerimis anggaran” dalam struktur APBD 2026 apabila Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak melakukan penyesuaian dan refocusing yang lebih terarah terhadap program prioritas. Istilah “gerimis anggaran” merujuk pada pola alokasi yang tersebar tipis ke banyak program sehingga tidak memberi dampak signifikan bagi masyarakat.
Juru Bicara Fraksi PKB, Ibnu Alfandy, menjelaskan bahwa pendistribusian anggaran seharusnya berlandaskan pada skala prioritas fundamental. Artinya, kebutuhan publik yang paling mendesak harus menjadi fokus utama, bukan sekadar pemerataan angka pada banyak program.
“Mencermati struktur belanja dalam Raperda APBD 2026, kami melihat strategi yang dipilih pemerintah cenderung seperti ‘alokasi hujan gerimis’. Anggaran tersebar ke seluruh aspek visi-misi gubernur, tetapi dalam bentuk yang minimalis,” ujar Ibnu Alfandy dalam rapat paripurna dengan agenda Raperda tentang APBD Jatim 2026, Sabtu (16/11/2025).
Ia menuturkan, di bawah payung Nawa Bhakti Satya, terdapat puluhan program prioritas: 18 program Jatim Sejahtera, 12 Jatim Kerja, 7 Jatim Akses, 7 Jatim Agro, 17 Jatim Cerdas, hingga 12 Jatim Lestari. Dengan label “prioritas”, semua program seolah wajib mendapat anggaran sehingga alokasi menjadi tipis-tipis dan tidak fokus.
“Jika setiap program tetap diberi anggaran, hasilnya hanya penerima manfaat yang bisa dihitung dengan jari. Padahal cakupan kerja kita seluas Jawa Timur yang sangat besar, yang seharusnya berorientasi pada kebutuhan publik yang paling mendesak,” jelasnya.
Minta Pemprov Berani Ambil Langkah Refocusing Fundamental
Fraksi PKB menilai kondisi fiskal Jawa Timur sedang tidak baik-baik saja, sehingga pemerintah provinsi harus berani mengambil langkah refocusing fundamental, bukan sekadar penyesuaian kosmetik yang hanya mengesankan bahwa semua visi-misi gubernur sudah terakomodasi.
“Tidak semua butir visi-misi harus diterjemahkan menjadi angka belanja dalam waktu yang bersamaan. Yang kita perlukan dalam situasi sekarang adalah prioritas yang jelas, jujur, realistis, dan nyata dampaknya,” kata Ibnu Alfandy.
Fraksi PKB juga mendorong Pemprov Jatim untuk memusatkan pelaksanaan program pada kebutuhan pelayanan dasar dan kepentingan publik. Program-program kecil yang tumpang tindih diminta untuk disederhanakan.
“Fragmentasi anggaran di berbagai OPD harus diminimalisir; program yang kecil-kecil, tumpang tindih, atau tidak strategis harus disederhanakan agar pelaksanaan anggaran menjadi lebih efisien dan terarah. Menjadi hujan yang membasahi lahan dan menyemai pertumbuhan, bukan gerimis yang selayang pandang lalu hilang tak berkesan,” ujarnya.
Dalam kondisi belanja modal yang terbatas, PKB menegaskan bahwa infrastruktur paling kritis harus menjadi prioritas. Pemeliharaan berkala juga dianggap sebagai langkah realistis menjaga kualitas infrastruktur di tengah minimnya pembangunan baru.
Selain itu, efisiensi belanja operasional disebut menjadi kewajiban, termasuk pembatasan belanja non-esensial, pemanfaatan teknologi untuk menekan biaya administrasi, serta disiplin dalam penggunaan anggaran rutin.
Tegaskan Pentingnya Transparansi dan Pengawasan Ketat
Dalam aspek tata kelola, Fraksi PKB menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan transparan terhadap realisasi anggaran. Pemprov diminta menyediakan sistem monitoring yang dapat diakses DPRD secara berkala, sehingga pengawasan dapat berjalan lebih objektif dan berbasis data.
“Evaluasi rutin terhadap capaian output dan outcome juga harus diperkuat, agar efektivitas program, bukan sekadar penyerapan anggaran, menjadi indikator utama dalam pelaksanaan APBD 2026,” kata dia.
Fraksi PKB juga menekankan perlunya audit internal yang lebih kuat terhadap program besar untuk mencegah pemborosan.
“Setiap rupiah anggaran harus bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan hilang seperti gerimis yang hanya membasahi permukaan tanpa memberi dampak,” pungkasnya.
