Liputanjatim.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyatakan menerima dan menyetujui penyusunan APBD Jawa Timur 2026. Namun, juru bicara fraksi, Budiono, menegaskan bahwa pihaknya tetap memberikan sejumlah catatan kritis dan analisis terhadap proyeksi pendapatan maupun belanja daerah.
Budiono memaparkan beberapa poin analisis fraksinya. Pertama, Fraksi Gerindra mencatat adanya penurunan pendapatan daerah dalam APBD 2026 yang cukup signifikan, yakni sebesar 6,94 persen atau sekitar Rp1,96 triliun dibandingkan proyeksi sebelumnya.
“Meski menurun, pemerintah provinsi dinilai masih berupaya menjaga target kinerja pembangunan dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menyumbang 66 persen dari total pendapatan,” kata Budiono dalam rapat paripurna, Sabtu (15/11/2025).
Kedua, optimalisasi pajak daerah—khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)—dinilai masih menjadi penopang utama PAD. Fraksi Gerindra mendorong penguatan digitalisasi pengawasan dan pelaporan pajak, serta pemutakhiran basis data wajib pajak agar penerimaan daerah dapat dimaksimalkan.
Ketiga, Budiono menyoroti turunnya Transfer ke Daerah (TKD) yang anjlok hingga Rp2,8 triliun atau 24 persen dibandingkan alokasi 2025. Penurunan ini dipicu berkurangnya DAU, DAK, dan DBH, sehingga berpotensi menekan pendanaan program-program prioritas di Jawa Timur.
“Keempat, Fraksi Gerindra meminta BPKAD untuk lebih agresif memaksimalkan pemanfaatan aset daerah sebagai salah satu penopang PAD. Aset yang idle disarankan untuk segera didorong pemanfaatannya melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Digitalisasi database aset juga dinilai penting untuk memperkuat akurasi pengelolaan,” terangnya.
Kelima, lanjut Budiono, kinerja BUMD juga menjadi perhatian. Fraksi menilai BUMD harus beroperasi lebih efisien dan mampu meningkatkan kontribusi dividen. “Upaya seperti renegosiasi kontrak kerja sama, perbaikan tata kelola, serta optimalisasi aset BUMD diminta segera dilakukan,” tegasnya.
Budiono menambahkan keenam, meskipun belanja modal mengalami penurunan, sektor infrastruktur tetap harus menjadi prioritas. Perbaikan jalan, jembatan, irigasi, serta sarana pendidikan dan kesehatan dinilai penting untuk tidak mengganggu pelayanan publik dan menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ketujuh Fraksi Gerindra juga menekankan perlunya reformasi fiskal dan efisiensi pengelolaan anggaran. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) harus dimaksimalkan untuk menjaga keseimbangan fiskal, terutama melalui percepatan pelaksanaan program agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Di akhir penyampaian, Budiono menyebutkan sejumlah rekomendasi fraksi. “Dari analisa tersebut Fraksi Gerindra memberikan sejumlah rekomendasi yakni Optimalkan Pemungutan Pajak Daerah, Revitalisasi BUMD, Pengelolaan Aset Daerah, Konsolidasi Belanja, Evaluasi Program,” pungkasnya.
