Wakil Ketua DPRD Jatim Siap Perjuangkan Pembangunan Fly Over Sidoarjo

Liputanjatim.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah menyampaikan siap untuk memperjuangkan pembangunan fly over di tiga titik kemacetan di Sidoarjo. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anik saat serap aspirasi dalam acara reses yang berlangsung di Gedung DPC PKB Sidoarjo, Senin (22/11/2019).

Warga Sidaorjo menginginkan adanya solusi untuk mengatasi kemacetan yang ada di Bundaran Aloha, persimpangan Gedangan dan juga persimpangan Kletek Sepanjang. Ketiga titik tersebut menjadi titik macet terparah saat jam-jam sibuk, jam berangkat kerja dan jam pulang kerja. Solusi untuk mengatasi permasalah tersebut adalah pembangunan fly over.

“Macet dan banjir adalah prioritas perjuangan saya di DPRD provinsi. Fly over salah satu cara menyelesaikan macet di tiga titik itu,” ungkapnya.

Politisi asal Sidoarjo mengatakan jalan yang tersedia sudah over kapasitas kendaraan. Tingginya volume kendaraan yang tidak sesuai dengan kapasitas jalan dan serta tidak maksimalnya rekayasa traffic light seperti yang terjadi perempatan Gedangan membuat terjadinya penumpukan kendaraan. Berdasarkan perhitungan Level of Servise (LOS), kepadatan mencapai angka 0,9 mendekati angka 1. Artinya, jalan tersebut sudah masuk level E, yaitu kemacetan terbilang parah.

Sidoarjo menjadi daerah penyangga dari ibu kota provinsi (Surabaya) dengan tingkat aktivitas warganya hampir sama dengan Surabaya. Karena itu pembangunan fly over harus segera dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi harus bersinergi karena terkait dengan kekuatan anggaran. Seperti halnya pembangunan frontage road, pembebasan lahan bisa dibebankan kepada kabupaten dan pembangunannya dibebankan kepada pusat, karena jalan tersebut jalan nasional.

“Fly over juga begitu, bisa provinsi, bisa kabupaten, bisa semuanya pusat. Kami sudah menyampaikan aspirasi kepada pihak pemprov,” katanya.

Pihaknya sudah menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk anggaran pembangunan infrastruktur fisik dibebankan kepada pemerintah pusat, dengan alasan bahwa jalan yang akan dibangun adalah jalan nasional. Terlebih lagi, Sidoarjo tidak memiliki anggaran yang besar untuk membangun jalan fly over.

“Fly over ini sudah masuk program, namun perlu pengawalan karena bisa saja anggarannya bergeser-geser. Sudah masuk di program 2020. Dua titik yang masuk, Aloha dan Gedangan,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here