Liputanjatim.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tengah merumuskan formula untuk penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026. Dalam rumusan tersebut, berpotensi naik kisaran 5-7 persen.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Adhy Karyono menjelaskan, sesuai peraturan terbaru yang ditanda tangani Presiden, penetapan UMP adalah menggunakan rumus alfa 0,5-0,9 persen dengan menghitung inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
“Yaitu menggunakan alfa 0,5 sampai 0,9, dengan menghitung inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kalau saya lihat itu inflasi kita sebetulnya lebih rendah dari 2,5 persen ya.” ujar Adhy, melansir suarasurabaya.net, Selasa (23/12/2025).
Adhy menyebut, apabila penghitungan menggunakan rumus alfa dan angka inflasi serta pertumbuhan ekonomi maka besaran UMP Jatim 2026 berpotensi meningkat 5,2 persen sampai 7 persen.
Nantinya besaran UMP 2026 akan menjadi ambang batas bawah dan menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mengusulkan UMK 2026.
“Kalau kita prosentasekan itu hitungannya 5,2 persen sampai 7 persen. Ini formula untuk UMP yang harus di terjemahkan ketika UMK ya,” jelas Adhy.
Adhy menyebut Pemprov Jatim bakal berupaya menetapkan UMP secara proporsional sesuai dengan kondisi ekonomi dan berkomitmen untuk mengurangi disparitas upah antara wilayah ring satu dengan wilayah di luarnya.
“Prinsipnya kami harus memberikan keadilan antara kenaikan di ring satu dengan di luar ring satu terutama yang upah minimumnya kecil ya. Jadi tetap kita memberikan kenaikan tetapi proporsional dengan menjaga dispalitas antara ring satu dan di luar ring satu.” ucapnya.
Batas penetapan UMP 2026 rencananya bakal di umumkan Rabu (24/12/2025). Untuk itu Pemprov Jatim tengah membahas formula bersama dewan pengupahan.
“Batasnya 24 Desember. Jadi kita bertemu dengan pihak kedua belah pihak dan kita menunggu dari rapat-rapat dewan pengupahan,” tandasnya.
 Jawa Timur tengah merumuskan formula untuk penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026. Dal..){kind=link}