Liputanjatim.com – Mahalnya tarif gas bumi Perusahaan Gas Negara (PGN) ketimbang harga elpiji dikeluhkan para penggunanya. Padahal para pengguna gas bumi tersebut merupakan ibu-ibu rumah tangga yang notabene dibutuhkan untuk keperluan dapur setiap hari.
Divisi Head Corporate Communication PGN Krisdyan Widagdo Adhi menjelaskan bahwa 6 bulan pertama distribusi gas ke 9.000 pelanggan rumah tangga di kota Mojokerto tidak digratiskan. Saat itu pihaknya tidak mengeluarkan tagihan kepada pelanggan karena regulasi harga belum ada.
“Agar masyarakat lebih cepat merasakan manfaat gas bumi sebagaimana yang masyarakat ajukan, pengaliran gas bumi tetap dilaksanakan,” terang Widagdo dalam rilis yang diterima liputanjatimcom, Kamis (5/9/2019).
Menurut Widagdo, penggunaan gas bumi selama 6 bulan pertama tidak ditagih. Barulah di bulan ke-7 atau Desember 2018-Januari 2019 tagihan tersebut diberlakukan.
Barulah akumulasi biaya penggunaan gas selama 6 bulan itu ditagihkan secara bertahap kepada pelanggan. Tagihan bulanan para pelanggan pun untuk sementara waktu cukup besar.
“Hal ini merupakan bentuk kepedulian PGN terhadap para pelanggan, sehingga ketika harga gas sudah ditetapkan oleh pemerintah dan masa pembayaran mulai dilakukan, seolah-olah biaya penggunaan gas terlihat tinggi,” terangnya.
Widagdo menjamin tarif gas PGN lebih murah dibanding elpiji setelah akumulasi tagihan selama 6 bulan selesai dibayar oleh para pelanggan.
“Secara riil sebenarnya bisa dilihat pembayaran pelanggan dalam dua bulan terakhir sudah jauh menurun. Itu sesuai dengan tingkat penggunaannya serta lebih hemat dibanding dengan biaya per bulan yang dipakai oleh masyarakat yang mengeluhkan pembayaran tersebut,” pungkasnya.
Sebelumnya, para pelanggan rumah tangga gas bumi dari PGN mengeluhkan tingginya tagihan bulanan mereka. Mereka menyebut tarif gas bumi lebih mahal daripada elpiji. Akibatnya sebagian pelanggan kembali menggunakan elpiji.
“Tagihan pertama kok banyak, saya tanya ke petugas kontrol meter pelanggan. Katanya setelah 6 bulan lagi kembali normal. Saya tak mampu kalau bayar Rp 200 ribu sebulan. Sehingga selama 5 bulan tidak saya bayar karena tagihannya total Rp 700 ribu lebih. Saya tidak punya uang untuk membayar,” keluh Katini (46) warga dari Kelurahan Surodinawan tersebut, Rabu (4/9/2019).
