Liputanjatim.com – Infrastruktur pelabuhan menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk memudahkan warga Kepulauan Sumenep Madura beraktivitas, baik aktivitas sosial ataupun aktivitas ekonomi. Sebab itu, politisi PKB Aliyadi Mustofa secara khusus meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menambah jumlah pelabuhan di wilayah Kepulauan Sumenep.

“Paling tidak, kami minta sebagai pelabuhan rakyat. Karena bagaimanapun, lalu lintas dari pulau ke pulau itu kalau tidak ditopang dengan infrastruktur yang memadai, bisa terisolasi,” katanya.

Berdasarkan data dari sumenepkab.go.id, jumlah pulau di Sumenep sebanyak 126 pulau dan yang berpenghuni sebanyak 48 pulau. Artinya, pemerintah setidaknya membangun infrastruktur pelabuhan/dermaga sebanyak pulau yang berpenghuni atau melakukan upgrading pelabuhan yang sudah ada.

“Masih banyak lagi, pulau-pulau lain yang mesti diperhatikan, baik infrastruktur pelabuhan atau alat transportasinya,” ungkap anggota Fraksi DPRD Jawa Timur itu.

Tidak hanya soal pembangunan infrastruktur pelabuhan, namun armada transportasi juga menjadi perhatian Ketua Komisi B itu. Pasalnya, banyak warga kepulauan yang masih menggunakan perahu tanpa mesin untuk beraktivitas dari satu pulau ke pulau yang lainnya. Tentu hal itu kata Aliyadi sangat membahayakan keselamatan meraka. Sehingga perlu juga anggaran bantuan perahu bagi warga kepulauan.

Untuk 2019, Pemprov Jawa Timur telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 60 miliyar. Anggran terserbut untuk membangun pelabuhan di dua pulau, yaitu Dungkek dan Pulau Gili Hyang.

Aliyadi Berharap dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut juga mampu meningkatkan perekonomian warga kepulauan, utamanya melalui sektor pariwisata. Karena Pulau Dungkek dan Gili Hyang yang sedang dalam proses pengerjaan proyek pelabuhan tersebut adalah pulau yang memiliki kader oksigen terbaik di dunia. Sehingga diprediksi dengan pembangunan pelabuhan bisa menarik wisatawan berwisata di daerah tersebut.[ct]