Liputanjatim.com – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H.M. Nasim Khan, menyatakan dukungan penuh terhadap perintah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan bersih-bersih di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah tegas tersebut dinilai sebagai momentum penting untuk membenahi tata kelola BUMN agar lebih bersih, profesional, serta berorientasi pada kepentingan negara dan rakyat.
Legislator yang mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur III itu menegaskan, komitmen Presiden Prabowo dalam menegakkan tata kelola yang bersih dan akuntabel harus diapresiasi dan didukung oleh seluruh pihak.
“Kami mendukung Presiden Prabowo yang menegaskan komitmennya untuk menegakkan tata kelola yang bersih dan akuntabel di lingkungan BUMN. Setiap indikasi pelanggaran hukum, baik yang melibatkan pimpinan aktif maupun mantan pimpinan BUMN, harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Nasim Khan di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Nasim menjelaskan, peringatan keras Presiden Prabowo kepada pimpinan maupun mantan pimpinan BUMN yang diduga terlibat praktik korupsi harus dipahami sebagai komitmen nyata negara dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Namun demikian, ia menekankan bahwa penegakan hukum tetap harus dilakukan secara profesional dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, transparansi, serta akuntabilitas proses.
“Tata kelola yang buruk dan praktik korupsi di BUMN bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menggerus kepercayaan publik. Karena itu, langkah tegas Presiden harus menjadi peringatan serius bagi siapa pun yang pernah atau masih memimpin BUMN,” tegasnya.
Terkait sejumlah BUMN yang mengalami penurunan kinerja atau pendapatan signifikan, Nasim menyebut pemerintah saat ini masih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan dan operasional masing-masing perusahaan. Menurutnya, penurunan kinerja tersebut tidak bisa dilihat secara tunggal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi global, kebijakan sektor terkait, hingga persoalan tata kelola internal perusahaan.
“Data dan angka kerugian harus disampaikan secara terbuka kepada publik setelah proses audit dan verifikasi selesai dilakukan oleh pihak berwenang. Transparansi ini penting agar masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh dan objektif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nasim Khan mendorong pemerintah agar tidak hanya fokus pada penindakan hukum, tetapi juga melakukan transformasi dan restrukturisasi BUMN secara menyeluruh. Ia menilai langkah tersebut penting untuk memastikan perbaikan berkelanjutan di tubuh perusahaan negara.
“Transformasi BUMN harus diarahkan agar perusahaan-perusahaan negara menjadi lebih profesional, berdaya saing, sehat secara finansial, serta benar-benar berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik. Inilah esensi dari bersih-bersih BUMN yang sesungguhnya,” pungkas Nasim Khan.
