Liputanjatim.com – Peringatan Hari Santri Nasional tahun ini menjadi momen istimewa karena bertepatan dengan satu dekade sejak pertama kali ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2015.
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jawa Timur, Ahmad Athoillah, menilai Hari Santri ke-10 ini bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan saat yang tepat untuk meneguhkan kembali semangat Resolusi Jihad dalam konteks kekinian.
Menurutnya, jika pada tahun 1945 Resolusi Jihad yang dikumandangkan Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari menjadi seruan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, maka jihad masa kini adalah perjuangan melawan kebodohan, kemiskinan, dan ketertinggalan.
“Santri hari ini harus menyiapkan Resolusi Jihad Baru: jihad di medan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi. Santri tidak cukup hanya menjadi penjaga tradisi, tapi juga harus tampil sebagai agen perubahan dan penggerak peradaban,” ujar Gus Atho’ sapaan akrabnya, Rabu (22/10/2025).
Santri Jatim Lumbung Ulama dan Inovator
Gus Atho’ menegaskan, Jawa Timur memiliki posisi penting dalam sejarah dan perkembangan pesantren di Indonesia. Sebagai provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak, Jatim disebutnya sebagai “lumbung ulama, intelektual, dan inovator.”
“Pesantren di Jawa Timur telah lama menjadi laboratorium karakter bangsa. Tapi di era digital, santri juga harus bisa membaca coding selain kitab kuning, memahami fikih sekaligus financial technology. Sinergi antara ilmu agama dan ilmu modern menjadi kunci menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Menjaga Moderasi dan Persatuan Umat
Ahmad juga mengingatkan pentingnya peran santri dalam menjaga nilai-nilai wasathiyyatul Islam atau moderasi beragama. Di tengah meningkatnya polarisasi sosial dan ekstremisme, santri, kata dia, harus menjadi penyejuk dan perekat bangsa.
“Pesantren mengajarkan toleransi dan menghormati kearifan lokal. Dari pesantren lahir para duta perdamaian yang menjaga harmoni di tengah keberagaman. Santri adalah penjaga nilai kebangsaan yang menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan perpecahan,” ujarnya.
Kawal Kebijakan dan Kemandirian Pesantren
Lebih lanjut, Gus Atho’ menilai bahwa peran besar pesantren tidak akan maksimal tanpa dukungan kebijakan publik yang berpihak. Ia menyoroti pentingnya penguatan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
“Santri yang kini berperan di dunia politik harus memastikan keberpihakan nyata terhadap pesantren. Politik anggaran harus diarahkan untuk memperkuat sarana pendidikan, mengembangkan koperasi dan unit usaha pesantren, serta memberikan beasiswa bagi santri berprestasi,” tegasnya.
Santri untuk Indonesia Maju
Gus Atho’ menilai satu dekade Hari Santri merupakan momentum refleksi dan aksi nyata bagi seluruh elemen pesantren dan santri di Indonesia.
“Hari Santri bukan sekadar nostalgia, tapi momentum kebangkitan. Santri harus hadir di ruang-ruang strategis, memastikan kebijakan berpihak kepada rakyat kecil, dan menegakkan nilai keadilan sosial,” pungkasnya.
Ia pun menyerukan agar peringatan Hari Santri ke-10 ini menjadi tonggak lahirnya semangat baru: santri yang mandiri, pesantren yang berdaya, dan negara yang berdaulat.
“Santri Mandiri, Negara Berdaulat, Indonesia Maju!” tegas Gus Atho’.
