Liputanjatim.com – Asosiasi Pendamping Desa Indonesia (APDI) Kabupaten Gresik merumuskan strategi tentang ketahanan pangan atau desa tanpa kelaparan.

Dengan pemanfaatan Dana Desa (DD) dan pemenuhan target SDGs Desa, keduanya dinilai mampu mengurai dampak krisis global, agar kebutuhan pokok masyarakat tetap stabil.

Informasi tersebut disampaikan Ketua APDI Kabupaten Gresik, M Nur Aini saat Pelatihan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Mandiri (PPKM) Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Gresik, Kamis (01/09/22)

“Jadi kita lebih fokus pada tiga hal, yakni pemenuhan pencapaian SDGs Desa, ketahanan pangan atau desa tanpa kelaparan, dan desa bebas stunting,” kata Aini. 

Selain untuk menjaga ketahanan pangan dan pemenuhan target capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Menurutnya, desa-desa juga harus lebih fokus mengentaskan kemiskinan hingga penurunan angka stunting. 

“Desa harus fokus mengentaskan kemiskinan dan penurunan angka stunting, dan kami juga ada kader pembangunan manusia yang fokus pada penanganan stunting yang bertugas melakukan pendampingan, rembug stunting, pencegahan stunting, dan posyandu,” beber Aini.

Pelatihan tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya, Ketua APDI Jatim Miftahul Munir, dan beberapa pengurus APDI Jatim; Khoiruddin, Sholahuddin, Nuri Maulidi Zuhri, serta Anggota Komisi II DPRD Gresik M Syahrul Munir.

Dalam paparannya, Syahrul Munir menjelaskan bahwa laju inflasi global tidak menutup kemungkinan akan berdampak terhadap ekonomi di desa-desa. Namun demikian, dia meminta semua pihak agar tidak panik menghadapi situasi ini, dan terus melakukan upaya antisipasi. 

“Ketidakpastian global ini berimbas pada ketahanan pangan, karena itu kita harus fokus upaya antisipasi, meski situasi ini nantinya pasti akan menemukan titik balik terutama bagi Indonesia,” ucapnya optimis.

Politisi muda asal PKB ini menyebut, sejumlah peraturan daerah yang digagas kalangan dewan saat ini juga tidak lepas dari upaya ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi. Terutama pada sektor usaha masyarakat kecil menengah (UMKM). 

“Seperti Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Gresik, pasti juga berpengaruh pada ketahanan ekonomi,” jelasnya.

Dari situ, pihaknya mengajak peran semua pihak termasuk Pendamping Desa dalam upaya mengantisipasi terpaan krisis global tersebut.

“Mari mengantisipasi terhadap dampak yang dirasakan di tengah masyarakat, dengan memanfaatkan instrumen kebijakan secara sinergis, agar kredibilitas, kesinambungan dan efektivitas tetap terjaga,” pungkasnya.