Liputanjatim.com – Fraksi PKB DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa mayoritas petambak garam di Jatim masih berada dalam kategori masyarakat miskin dengan akses pendanaan dan pembiayaan yang terbatas.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PKB, Laili Abidah, saat menyampaikan pandangan fraksi terhadap Pendapat Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, dalam rapat Paripurna DPRD Jatim, Selasa (25/11/2025).
Menurut Laili, realitas sosial ekonomi petambak garam harus menjadi perhatian serius dalam penyusunan Raperda. “Kami menyoroti bahwa mayoritas petambak garam adalah masyarakat miskin dengan akses pendanaan dan pembiayaan yang terbatas. Raperda harus memastikan kebijakan yang terumuskan secara nyata untuk mengatasi masalah ini,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PKB juga menilai bahwa fungsi kelembagaan pembudidaya ikan dan petambak garam belum berjalan optimal. Banyak kelompok usaha yang belum memahami pentingnya kelembagaan untuk memperkuat posisi mereka di sektor produksi. “Raperda harus memuat kebijakan yang secara eksplisit memperkuat kelembagaan ini,” tegasnya.
Dalam pendapatnya, Gubernur Jawa Timur juga menyarankan agar pendanaan program dalam Raperda memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Menanggapi hal itu, Fraksi PKB menyampaikan keberatan apabila frasa tersebut dijadikan alasan untuk membatasi implementasi program perlindungan dan pemberdayaan.
“Meskipun kami memahami prinsip kehati-hatian anggaran, Pemerintah Provinsi tidak boleh menjadikan ‘kemampuan keuangan daerah’ sebagai dalih untuk mempersempit program perlindungan dan pemberdayaan,” tegas Laili.
Ia menambahkan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu penyumbang utama produksi garam nasional, sehingga kesejahteraan petambak garam dan pembudi daya ikan harus menjadi prioritas strategis dalam perencanaan anggaran daerah.
“Pelindungan dan pemberdayaan harus menjadi prioritas utama yang didukung dengan kepastian alokasi anggaran yang memadai, bukan sekadar pelengkap,” pungkasnya.
Dengan sikap tersebut, Fraksi PKB menegaskan komitmennya untuk mendorong Raperda yang benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil, terutama petambak garam yang selama ini berada di lapisan paling rentan dalam rantai produksi garam nasional.
