Liputanjatim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep mendesak pemerintah daerah agar mengambil langkah konkret untuk menahan lonjakan harga bahan kebutuhan pokok selama bulan Ramadhan. Desakan tersebut disampaikan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat agar tidak tergerus kenaikan harga musiman.
Anggota DPRD Sumenep, M. Muhri, menegaskan bahwa setiap bulan Ramadhan kebutuhan masyarakat cenderung meningkat. Namun demikian, pemerintah tetap harus memastikan kenaikan harga tidak memberatkan warga.
“Setiap bulan ramadhan kebutuhan pasti meningkat. Tapi pemerintah harus memastikan kenaikan harga tidak memberatkan masyarakat,” kata M. Muhri.
Pria yang pernah menahkodai GP Ansor Sumenep itu menilai stabilitas harga jauh lebih penting dirasakan langsung oleh masyarakat dibanding sekadar pernyataan bahwa pasokan bahan pangan dalam kondisi aman.
Menurutnya, kondisi pasokan yang disebut aman tidak akan berarti apabila harga di lapangan tetap melambung tinggi dan sulit dijangkau masyarakat kecil.
Oleh karena itu, ia mengingatkan agar harga bahan makanan tetap berada dalam batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Jika terjadi lonjakan yang melampaui batas kewajaran, pemerintah daerah diminta segera turun tangan.
“Naik boleh saja karena faktor musiman, tapi jangan sampai tidak terkendali. Yang harus dilindungi itu daya beli masyarakat,” ujarnya.
Selain soal harga, M. Muhri juga menyoroti pentingnya pengawasan distribusi bahan pokok di tingkat pasar. Ia meminta dinas terkait memperketat pengawasan agar tidak ada praktik penimbunan yang dapat memicu kelangkaan semu.
Menurutnya, praktik penimbunan tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi memperburuk gejolak harga di tengah meningkatnya kebutuhan selama Ramadhan.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah konkret, seperti menggelar operasi pasar dan pasar murah yang benar-benar menjangkau masyarakat, terutama di wilayah pinggiran dan daerah terpencil.
Dengan intervensi yang cepat dan tepat sasaran, diharapkan tekanan harga dapat ditekan dan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokoknya selama bulan suci.
“Intervensi harus cepat dan tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat sudah terlanjur kesulitan baru bergerak,” kata mantan Ketua PMII Sumenep.
