Liputanjatim.com – Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Abdul Halim, mengapresiasi langkah cepat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur bersama SKK Migas Perwakilan Jabanusa dalam menyikapi temuan sumur air yang secara visual diduga mengandung campuran minyak di Dusun Duko, Desa Penyaksagan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan.
Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, temuan air bercampur minyak harus disikapi secara hati-hati dan berbasis kajian ilmiah. Karena itu, keputusan ESDM Jatim dan SKK Migas yang langsung turun ke lokasi untuk mengambil sampel dan melakukan uji laboratorium dinilai sebagai langkah tepat.
“Artinya, kami mengapresiasi langkah ESDM Provinsi Jawa Timur dan SKK Migas Jabanusa yang langsung ke lokasi, mengambil sampel, lalu dilakukan penelitian. Termasuk juga menghimbau masyarakat untuk tidak mengambil, tidak menggunakan, dan menutup area tersebut. Itu langkah yang sangat baik,” ujar Halim, Selasa 20 Januari 2026.
Halim menambahkan, secara geografis lokasi sumur di Desa Klampis tidak jauh dari wilayah eksploitasi minyak dan gas West Madura Offshore (WMO). Dengan kondisi tersebut, peluang adanya kandungan atau campuran minyak di area sekitar tetap terbuka, meski harus dipastikan melalui hasil uji laboratorium.
“Posisi Desa Klampes itu memang tidak jauh dari eksploitasi migas West Madura Offshore. Jadi secara kemungkinan, bisa saja ada kandungan campuran minyak. Tapi kita tetap menunggu hasil uji laboratorium dari SKK Migas Jabanusa dan ESDM Provinsi Jawa Timur,” tegasnya.
Ia pun mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menahan diri hingga hasil resmi pengujian laboratorium diumumkan. Menurutnya, tindakan ceroboh berpotensi membahayakan keselamatan warga.
“Kami berharap masyarakat sabar menunggu hasil uji lab dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa membahayakan. Keselamatan harus menjadi prioritas,” katanya.
Lebih lanjut, Halim menegaskan Komisi D DPRD Jatim mendukung penuh langkah yang telah dilakukan SKK Migas dan ESDM Provinsi Jawa Timur. Ia berharap hasil pengujian dapat segera dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.
“Sehingga dari hasil itu bisa ditentukan langkah lanjutan apa yang perlu diambil. Transparansi hasil uji sangat penting agar masyarakat mendapatkan kepastian,” jelasnya.
Sementara itu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur bersama SKK Migas dan Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi sumur air yang mengeluarkan cairan diduga mengandung minyak bumi di Dusun Duko, Desa Penyaksagan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan.
Kepala Dinas ESDM Jatim, Aris Mukiyono, mengatakan peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan kondisi di lokasi sekaligus mengoordinasikan langkah penanganan awal bersama pihak terkait.
“Kami turun langsung ke lapangan bersama SKK Migas Perwakilan Jabanusa, PHE WMO, serta OPD Kabupaten Bangkalan untuk memastikan kondisi sumur dan dampak yang mungkin timbul,” kata Aris.
Ia menjelaskan, sumur tersebut berada di halaman rumah warga bernama Aida dan awalnya merupakan pengeboran air bersih dengan kedalaman mencapai 105 meter. “Pengeboran dilakukan sejak 27 Desember 2025 sampai 7 Januari 2026 dengan diameter pipa sekitar 4 dim,” ujarnya.
Permasalahan muncul saat pompa dioperasikan pada 8 Januari 2026. Ketika itu, air yang keluar bercampur dengan cairan yang secara visual diduga mengandung minyak bumi.
“Pada saat pengoperasian pompa, air keluar bersamaan dengan cairan yang secara visual diduga minyak. Inilah yang kemudian dilaporkan warga,” jelas Aris.
Sebagai tindak lanjut, PHE WMO telah mengambil sampel air untuk diuji lebih lanjut. Hasil dari sampel itu akan disampaikan oleh pihak terkait.
“Sampel air sudah diambil sebanyak tiga botol pada kedalaman 8 meter dan 16 meter. Hasilnya nanti akan disampaikan oleh SKK Migas Jabanusa untuk memastikan apakah benar cairan tersebut mengandung minyak bumi atau tidak,” tegasnya.
Sambil menunggu hasil uji laboratorium, pemerintah daerah setempat mengambil langkah antisipatif dengan melarang aktivitas berisiko di sekitar lokasi sumur.
“Kami juga melarang warga mengambil cairan yang diduga minyak itu untuk keperluan apa pun demi keselamatan bersama,” kata Aris.
Koordinasi lintas sektor pun terus dilakukan dengan melibatkan DLH, BPBD, pemerintah kecamatan dan desa, hingga aparat keamanan. “Keselamatan warga menjadi prioritas. Setelah hasil uji keluar, baru akan ditentukan langkah teknis selanjutnya,” pungkasnya.
 Prov){kind=link}