Dianggap Tak Bisa Mengola, Warga Bangkalan Minta PT. PKHI Kembalikan Lahan Masyarakat ke Negara

Perwakilan Massa Aksi saat audiensi dengan pihak BPN Jatim

Liputanjatim.com – Puluhan warga Bangkalan, Madura melakukan demonstrasi di depan kantor Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Jawa Timur, Rabu (1/12/2021).

Aksi demonstrasi tersebut terkait permaslahan lahan warga di Kecamatan Labang, Kamal, Socah Bangkalan yang dibeli oleh PT Semen Madura pada tahun 1982 yang hingga saat ini hak dan kewajibannya masih belum terselesaikan.

“Hingga saat ini, masih belum ada ganti rugi sepenuhnya. Sehingga permasalahan ini masih terus berlanjut hingga sekarang, ini akan berefek kepada kerugian masyarakat,” ujar koordinator aksi Syafi’ saat dikonfirmasi.

Syafi’ menceritakan, warga yang memiliki tanah terpaksa menjual lahannya kepada PT Semen Madura sebab ada beberapa sebagian intimidasi dan dijanjikan pekerjaan, sebagai ganti mata pencahariannya.

Namun hingga saat ini sudah berjalan sekitar 38 tahun lamanya, janji pekerjaan tersebut belum ada kejelasan dan lahan yang sudah dibeli terbengkalai tanpa ada pembangunan.

“Saya langsung mendengar dari pemilik tanah, katanya ada ancaman dari para preman. Jika dijual tanahnya dijanjikan pekerjaan, karena pembangunannya akan melibatkan warga sekitar. Namun hingga saat ini belum ada pembangunan sama sekali,” katanya.

Tidak hanya hal tersebut yang menjadi kegelisahannya, lahan yang awalnya akan digarap oleh PT Semen Madura ternyata dialikan kepada PT. Perkasa Krida Hasta Indonesia (PKHI). Hal tersebut masih dianggapnya masih belum jelas prosedurnya, sehingga ada indikasi diluar hukum.

Nomor Induk Bidang (NIB) tanah juga turut dipermasalahkannya, sebab, BPN Bangkalan mengeluarkan pada tahun 2011 dan berlaku selama lima tahun. Artinya NIB tersebut sudah kadaluarsa sejak tahun 2017.

“Keluarnya NIB itu tahun 2011 dan berlaku selama lima tahun, jadi bisa dipastikam saat ini sudah kadaluarsa. Jika pengajuan sertifikat itu tetap dilakukan PT. KHI dengan menggunakan NIB yang dikeluarkan 2011, bisa dipastikan menyalahi aturan,” paparnya.

Oleh karenanya, alumni IAIN Sunan Ampel sekarang UINSA meminta pihak perusahaan mengembalikan lahan tersebut kepada negara. Karena pihak perusahaan dianggapnya sudah tidak mampu mengelola, sehingga tanah tesebut terbengkalai dan tidak memiliki asas kemanfaatan kepada masyarakat sekitar.

“Sesuai dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Maka harus memperhatikan kepentingan perseorangan, kepentingan masyarakat, demi tercapai tujuan pokok kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan masyarakat,” tuturnya.

Disisi lain, Kepala Bidang Pengukuran BPN Jatim, Hendri menuturkan, pihaknya akan melakukan investigasi ke lapangan terkait keluhan masyarakat tersebut, agar permasalahan yang ada segera terselesaikan.

“kami akan berusahan clear an clean, kita akan meninjak lanjutinya dengan investigasi ke lapangan,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here