Liputanjatim.com – Bupati Bondowoso terpilih, KH Abdul Hamid Wahid, menegaskan komitmennya untuk menerapkan sistem meritokrasi dalam penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso.
Hal ini disampaikan Ra Hamid sebagai jawaban atas kekhawatiran sejumlah pihak terkait kemungkinan adanya politisasi dalam kebijakan kepegawaian pasca pemilihan kepala daerah.
Ra Hamid memastikan bahwa seluruh ASN akan bekerja secara profesional tanpa intervensi politik.
“ASN tetap bekerja secara profesional, dan sistem meritokrasi tetap kita jalankan. Yang lalu sudah berlalu,” tegasnya, Jumat (7/2/2025).
Meritokrasi dalam sistem ASN menekankan pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja sebagai dasar utama dalam penempatan jabatan. Dengan prinsip ini, Ra Hamid berharap ASN di Bondowoso dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien, tanpa khawatir akan diskriminasi atau keputusan yang didasari kepentingan politik.
Prinsip-prinsip meritokrasi ini meliputi keadilan, non-diskriminasi, berbasis kompetensi, prestasi kerja, dan dilakukan secara terbuka.
Ra Hamid juga menambahkan bahwa penerapan sistem ini akan memberikan kepastian karir bagi ASN serta melindungi mereka dari politisasi kebijakan.
“Kami ingin menciptakan lingkungan kerja yang adil dan profesional untuk semua ASN,” ujarnya.
Melalui komitmen terhadap meritokrasi, Ra Hamid berharap dapat membawa perubahan positif bagi birokrasi di Bondowoso dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa kepemimpinannya.
Sebelumnya, Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan pada Selasa (4/2/2025) mengukuhkan penetapan KH Abdul Hamid Wahid dan KH As’ad Yahya Syafi’i sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso untuk periode 2025-2030.
Dengan Perolehan kemenangan 223.907 suara (51,33 persen), mengalahkan pasangan Bambang Soekwanto dan Mohamad Baqir (BAGUS) yang mendapatkan 212.295 suara (48,67 persen).
