Liputanjatim.com – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Ma’mulah Harun, turut prihatin atas ambruknya asrama putri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Syekh Abdul Qodir Jaelani di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.
Anggota Fraksi PKB tersebut menyampaikan rasa duka dan keprihatinannya atas musibah yang terjadi pada Sabtu malam (26/10/2025) sekitar pukul 20.30 WIB, yang menyebabkan satu santriwati meninggal dunia dan melukai 25 lainnya.
“Saya selaku pribadi, selaku anggota Fraksi PKB, dan selaku pegiat pesantren, sangat prihatin terhadap kasus-kasus seperti ini. Saya pikir setelah Al-Khoziny tidak ada lagi pesantren yang menghadapi musibah ambruknya gedung. Tapi ternyata di Situbondo terjadi lagi asrama santri yang roboh,” ujar Ma’mulah, Jumat (31/10/2025).
Atas kejadian itu, Ma’mulah mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, serta Kementerian Agama untuk segera melakukan audit dan pengawasan menyeluruh terhadap kelayakan bangunan pondok pesantren di seluruh wilayah Jawa Timur.
“Jiwa satu saja itu sudah sangat menyakitkan. Keselamatan anak-anak santri harus jadi prioritas utama. Pemerintah tidak boleh diam,” tegas Ma’mulah.
Baca juga: Perbaikan Jalan Nasional Pantura, Pemkab Situbondo Gelontorkan Dana Rp 5,6 Miliar
Ia menilai insiden ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pengelola pondok pesantren agar tidak abai terhadap aspek keselamatan bangunan. Menurutnya, pembangunan fasilitas pesantren tidak boleh sembarangan, tetapi harus melibatkan tenaga profesional di bidang konstruksi.
“Harus ada konsultan, dan ketika konsultan memberi saran kita harus tunduk patuh. Mereka ahlinya di bidang konstruksi, jadi kalau sarannya diabaikan, risiko keselamatan santri jadi taruhannya,” ujarnya menegaskan.
“Wali santri sudah pasrah bongkoan kepada pesantren. Mereka berharap anaknya aman, nyaman, dan bisa belajar dengan tenang. Jadi pengelola harus bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan anak-anak itu,” imbuhnya.
Anggota DPRD Jatim dari daerah pemilihan Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo itu turut menyoroti kebiasaan sebagian pondok yang masih menggunakan tenaga tukang kampung tanpa pengawasan teknis, dengan alasan biaya yang lebih murah.
“Perkara harga konsultan mahal itu risiko. Kalau mau aman, ya harus siap. Kalau dananya terbatas, bangunlah sesuai kemampuan. Satu lantai kalau hanya mampu satu lantai, jangan dipaksakan dua lantai,” katanya.
Ia menegaskan bahwa seluruh bangunan pesantren wajib memenuhi standar konstruksi yang aman dan layak. “Semua bangunan pesantren wajib memenuhi syarat konstruksi dan sebaiknya diaudit secara berkala agar tidak terjadi hal serupa di kemudian hari,” sambungnya.
