Liputanjatim.com – Pansus BUMD DPRD Jatim terus berupaya melakukan pembenahan terhadap kinerja BUMD yang dimiliki Pemprov Jatim.
Anggota Pansus BUMD DPRD Jatim M Satib mengatakan pihaknya bahkan berfikir untuk biro khusus yang menangani BUMD. Inisiatif ini dikatakannya muncul usai pihaknya berkunjung ke Jawa Tengah beberapa waktu lalu, dan pihaknya melihat pola pengelolaan BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Jawa Tengah.
“Beberapa waktu lalu pansus melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah, di Semarang. Ada hal yang sangat menarik dan bisa menjadi pertimbangan bagi Jawa Timur, yaitu dengan munculnya Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan biro BUMD dan BLUD,” ujar Satib, Sabtu (31/1/2026).
Menurut politisi Gerindra ini, ada orientasi yang sama antara pihaknya dengan pemerintah Jawa Tengah, yakni bagaimana meningkatkan PAD.
“Dari hasil diskusi kami dengan biro BUMD dan BLUD di sana, ternyata ada persamaan persepsi antara legislatif dan eksekutif bagaimana meningkatkan PAD lewat BUMD dan BLUD yang ada. Ada satu frekuensi yang sama,” jelasnya.
Ia menilai selama ini banyak BUMD di Jatim yang kinerjanya stagnan dan kontribusinya sangat kecil terhadap PAD. Bahkan, tidak sedikit yang mengalami kerugian.
“Selama ini BUMD kita ini istilahnya hidup segan mati tak mau. Setiap tahun pansus LKPJ Gubernur selalu merekomendasikan perbaikan, tapi sampai sekarang banyak BUMD yang kontribusinya sangat kecil ke PAD. Bahkan ada yang rugi, tapi tetap dipertahankan. Ini kan jadi pertanyaan,” jelas Bendahara Fraksi Gerindra DPRD Jatim ini.
Pansus juga menyoroti perbandingan kinerja antara Bank Jatim dan Bank Jateng. Satib menyebut meski aset Bank Jateng lebih kecil, setoran dividen ke provinsi justru lebih tinggi dibandingkan Bank Jatim.
“Yang menarik, Bank Jateng asetnya di bawah Jawa Timur, tapi dividennya yang disetor ke provinsi malah lebih tinggi. Sementara Bank Jatim keuntungannya tidak jauh berbeda, tapi kontribusi dividennya hanya sekitar Rp400-an miliar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, setoran dividen Bank Jatim pada 2024 justru menurun dibandingkan tahun sebelumnya. “Tahun 2023 sekitar Rp470-an miliar, sedangkan 2024 sekitar Rp440-an miliar. Artinya ada penurunan lebih dari Rp20 miliar. Ini tentu menjadi perhatian bagi kami di pansus. Pansus, akan mendalami lebih jauh penyebab penurunan tersebut,” ungkapnya.
Selain Bank Jatim, Pansus juga menyoroti BUMD lain yang kontribusinya dinilai tidak sebanding dengan aset yang dimiliki.
“Ada BUMD yang kontribusinya hanya Rp1 miliar sampai Rp2 miliar, bahkan ada yang rugi. Ini kan aneh kalau sudah rugi tapi tetap dipertahankan,” tegas Satib.
Ke depan, Pansus membuka peluang memanggil auditor independen guna mendapatkan penilaian yang lebih objektif terhadap kinerja BUMD dan BLUD di Jawa Timur.
“Kita tidak menutup kemungkinan akan mengundang auditor independen agar penilaian kita benar-benar netral dalam rangka memperbaiki kinerja BUMD dan BLUD,” jelasnya.
Tak hanya itu, Pansus juga mempertimbangkan untuk merekomendasikan pembentukan biro khusus BUMD dan BLUD seperti di Jawa Tengah, hingga opsi pembubaran atau penggabungan (merger) BUMD yang dinilai tidak rasional.
“Kalau memang kerjanya tidak rasional, rekomendasinya bisa dibubarkan atau di-merge. Penataan core bisnisnya juga dengan holding supaya kinerjanya benar-benar rasional dan optimal,” pungkasnya.
