Liputanjatim.com – Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur, Mohammad Ali Kuncoro, menegaskan pentingnya membangun sinergi antara Sekretariat DPRD provinsi dengan sekretariat DPRD kabupaten/kota.
Hal itu ia sampaikan usai menghadiri forum bertajuk “Sinergi untuk Negeri: Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD yang Pro-Rakyat, Berkeadilan, Transparan, dan Akuntabel,” Kamis (18/9/2024).
Menurut Ali, forum ini menjadi momentum bersejarah karena baru pertama kalinya seluruh sekretaris DPRD kabupaten/kota se-Jawa Timur berkumpul dalam satu wadah bersama sekretariat DPRD provinsi.
“Kita ingin ada persamaan persepsi di antara sekretaris DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Walaupun secara regulasi tidak ada hubungan hierarki, namun memberikan panduan bersama demi peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota dan pimpinan DPRD adalah hal yang penting,” ujarnya.
Ia menambahkan, forum tersebut sekaligus menjadi ruang berbagi pengalaman serta mencari solusi atas persoalan penganggaran, pembangunan, maupun pelayanan pemerintahan di sekretariat DPRD.
Ali juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, responsif, dan sesuai aturan yang berlaku.
Salah satu isu strategis yang dibahas yakni implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Menurutnya, SIPD yang lahir melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 memang memperkuat transparansi keuangan daerah, namun masih menghadapi kendala teknis.
“Pemprov Jatim bahkan sudah menawarkan solusi agar bisa memiliki server tersendiri yang ditempatkan di Pusdatin Kemendagri. Tujuannya supaya akses SIPD dari Jawa Timur tidak terganggu dan bisa lebih optimal. Saat ini masih dalam tahap pembicaraan dengan Kemendagri,” terang Ali.
Selain itu, forum turut membahas prediksi penurunan dana transfer dari pusat ke Jawa Timur tahun 2026 sebesar Rp3–4 triliun. Dampaknya, alokasi anggaran untuk OPD diperkirakan mengalami pemotongan hingga 10–15 persen.
“Suka tidak suka, pendapatan daerah harus digenjot. Caranya bisa melalui optimalisasi aset yang belum termanfaatkan atau penyesuaian kembali nilai objek pajak dan retribusi, tentu dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat,” jelasnya.
Kegiatan ini diikuti oleh sekretaris DPRD dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur bersama jajaran terkait, khususnya bagian anggaran, serta perwakilan Pusdatin Kemendagri yang memberikan paparan teknis mengenai SIPD.
Ali berharap sinergitas yang dibangun tidak berhenti sebatas forum, tetapi dilanjutkan dalam bentuk aksi nyata.
“Prinsipnya, semakin solid sinergi antar sekretariat DPRD, semakin baik pula pelayanan kita kepada anggota DPRD dan masyarakat. Semua bermuara pada kesejahteraan rakyat Jawa Timur,” pungkasnya.
