Liputanjatim.com – DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menyatakan sikap terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang juga merupakan kader PDI Perjuangan.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Said Abdullah, menyampaikan bahwa pihaknya menerima informasi penangkapan tersebut pada Jumat, 7 November 2025, sore hari. Atas peristiwa itu, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menghormati kewenangan dan proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK.
“[Mengajak] semua mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai yang bersangkutan dinyatakan bersalah melalui keputusan hukum tetap oleh pengadilan,” ujar Said.
Ia menegaskan, PDIP Jatim menjunjung tinggi independensi KPK dan tidak akan melakukan intervensi dalam proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini sesuai dengan amanat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri.
“Kami senantiasa menjunjung tinggi integritas. Dengan demikian, kami tidak akan mempengaruhi apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” tambahnya.
Said juga menegaskan bahwa partainya memandang korupsi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Ia mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh KPK.
“Tindakan korupsi melukai kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Oleh sebab itu kami mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi, termasuk yang dilakukan oleh KPK,” katanya.
Dalam kesempatan itu, DPD PDIP Jatim juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Ponorogo atas kejadian yang menimpa kepala daerah mereka. Ia menyesalkan terhadap tindakan kadernya itu.
“Atas nama organisasi, kami memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo. Kami menyesalkan bahwa yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin dan belum mampu menjalankan tanggung jawabnya untuk membawa kesejahteraan bagi warga Ponorogo,” tutur Said.
Pihaknya menilai, peristiwa ini menjadi bahan evaluasi internal bagi partai untuk memperkuat pembinaan kader dan memperbaiki sistem politik agar lebih bersih, salah satunya memperjuangkan sistem Pilkada murah.
“Ini menjadi cermin bagi kami untuk terus berbenah, memperkuat pembinaan kader agar tidak terulang, serta memperjuangkan sistem pemilihan kepala daerah yang tidak berbiaya mahal, karena hal itu sering menjadi akar masalah korupsi,” pungkasnya.
 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Kor){kind=link}