Liputanjatim.com – DPRD Jawa Timur menerima audiensi dari Korps HMI-Wati (KOHATI) Badan Koordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Timur, Senin (27/4/2026). Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Jatim M Musyafak Rouf didampingi jajaran sekretariat dewan.
Dalam pertemuan itu, KOHATI menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil sekolah politik yang telah mereka gelar, terutama terkait penguatan peran perempuan di sektor politik, sosial hingga ekonomi, khususnya di wilayah Pulau Madura.
Usai audiensi, Musyafak mengatakan salah satu isu yang menjadi perhatian ialah masih minimnya keterlibatan perempuan dalam kontestasi politik di Madura. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk sistem penyelenggaraan Pemilu yang dinilai harus semakin akuntabel dan transparan.
“Intinya adalah mereka memberikan masukan terkait dengan peran perempuan dalam politik yang terjadi, khususnya di Pulau Madura,” kata Musyafak usai audiensi.
“Salah satu di antaranya di Madura masih butuh pranata penyelenggara Pemilu yang akuntabel. Yang berintegritas, sekaligus harus transparan,” jelasnya.
Ia menilai, keterbukaan dan proses demokrasi yang berjalan secara adil akan membuka ruang lebih luas bagi lahirnya tokoh-tokoh perempuan di Madura.
“Insyaallah di sana akan muncul tokoh-tokoh perempuan yang bisa menjadi anggota DPR, bisa menjadi kepala daerah. Tapi kalau prosesnya masih belum bisa kita intervensi untuk bisa keterbukaan, penyelenggaraannya fair, mungkin susah untuk ada perubahan,” imbuhnya.
Selain itu, DPRD Jatim juga menerima usulan pembentukan regulasi daerah yang mendukung peningkatan peran perempuan di berbagai sektor strategis.
“Minta ada Perda terkait dengan peran perempuan dalam mengisi berbagai kegiatan politik, berbagai kegiatan-kegiatan sosial, perekonomian, khususnya di wilayah Madura,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum KOHATI BADKO HMI Jawa Timur Erika Shinta Pradevi mengatakan audiensi tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan berbasis hasil kajian organisasi.
“Tujuan dari audiensi kita hari ini itu kita ingin menyampaikan hasil dari sekolah politik yang diadakan oleh Kohati Jawa Timur terkait beberapa hal,” kata Erika.
Ia menjelaskan terdapat tiga rekomendasi utama yang disampaikan kepada DPRD Jatim. Pertama, revitalisasi keterwakilan perempuan di wilayah Madura.
“Jadi ada tiga hal yang menjadi usulan dari teman-teman. Yang pertama, terkait dengan revitalisasi keterwakilan perempuan di wilayah Madura,” katanya.
Kedua, KOHATI mendorong optimalisasi perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) berbasis data di Desa Banyuanyar, Kabupaten Banyuwangi.
“Yang ketiga itu terkait dengan objektivitas digital dan penguatan perlindungan privasi bagi perempuan dari segala bentuk pelanggaran di ruang cyber Jawa Timur,” jelas Erika.
Audiensi ditutup dengan penandatanganan surat pernyataan komitmen bersama antara KOHATI dan DPRD Jatim. Komitmen tersebut diharapkan menjadi langkah nyata agar policy brief yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan ditindaklanjuti melalui pengawalan berkelanjutan, monitoring evaluasi, serta advokasi berbasis data di daerah.
 Badan Koordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jaw){kind=link}