Liputanjatim.com – Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Pasuruan–Probolinggo, Multazamudz Dzikri, berupaya mencari jalan keluar atas dinamika yang muncul terkait rencana pembangunan Batalion 15 Marinir di Pasuruan yang mendapat penolakan warga.
Penolakan tersebut mendorong pihaknya melakukan langkah-langkah komunikasi politik ke tingkat pusat.
Multazam mengungkapkan bahwa ia telah berdialog dengan beberapa pihak di DPR RI untuk mencari solusi terbaik.
“Sejauh ini saya sudah berkomunikasi dengan Komisi I dan Komisi II DPR RI serta Anggota Pansus Reforma Agraria untuk mencari jalan keluar terbaik atas permasalahan ini,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).
Menurutnya, respons dari para anggota DPR RI cukup baik, bahkan Fraksi PKB DPR RI menyatakan siap mengawal penyelesaian persoalan ini. Selain itu, ia sedang mengupayakan penyelenggaraan dialog publik yang melibatkan Fraksi PKB DPR RI guna membahas lebih mendalam isu konflik Reforma Agraria di kawasan tersebut.
“Alhamdulillah respon beliau-beliau baik, insya Allah Fraksi PKB DPR RI siap mengawal. Saya juga sedang ikhtiar mengajukan dialog publik ke Fraksi PKB DPR RI terkait dengan isu Konflik Reforma Agraria,” ungkapnya.
Ia berharap forum tersebut nantinya mampu menjaring lebih banyak aspirasi sekaligus memperkaya data dan pemetaan persoalan agraria yang selama ini dirasakan masyarakat.
“Melalui forum ini, harapannya bisa menjaring aspirasi dan memperkaya data terkait dengan permasalahan agraria,” kata dia.
Di tengah proses pencarian solusi tersebut, Multazam berharap pihak Kolatmar Grati dapat menahan diri sambil lalu mencari jalan keluar demi kebaikan bersama-sama.
“Saya mohon kepada pihak Kolatmar Grati untuk menahan diri. Kita coba cari jalan keluar untuk kebaikan bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga mendorong Gubernur Jatim agar ikut memberi perhatian serius. Menurutnya, komitmen penyelesaian konflik agraria di wilayah itu pernah dijanjikan sejak periode pertama kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa, namun hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti.
“Saya berharap Gubernur tidak tinggal diam. Janji Gubernur sejak periode pertama atas permasalahan ini hingga periode kedua belum juga terealisasi.”
“Dulu, kampanye Pilgub periode pertama Khofifah berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini. Tapi hingga saat ini ikhtiar menuju ke sana belum kelihatan.”
Multazam menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria harus mengedepankan kemanusiaan. Ia meminta pemerintah hadir untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
“Ayolah kita mediasi bersama, jangan sampai ada korban. Ini soal kemanusiaan. Negara harus hadir atas permasalahan rakyat. Negara harus hadir memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada rakyatnya,” pungkasnya.
