Liputanjatim.com – Aksi bullying dan bahaya narkoa serta ancaman judi online disampaikan anggota Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur dihadapan siswa siswi saat menggelar reses di Kabupaten Bojonegoro, Rabu 19 November 2025. Menurut Freddy bahaya bullying, narkoba dan judi online sudah mengancam tatanan sosial di masyarakat.
“Korbannya sudah banyak, dan butuh perhatian pemerintah. Negara harus hadir,” kata Freddy usai melalukan reses di SMK Muhammadiyah 1 Sumberejo, Bojonegoro.
Freddy yang juga asal dapil Bojonegoro-Tuban mengaku khawatir, jika tidak ada penanganan awal, maka korban generasi muda semakin banyak. Maraknya kasus perjudian di masyarakat telah menjadi permasalahan yang tak pernah selesai sejak bertahun-tahun lamanya.
Praktik perjudian makin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Mereka yang terjebak judi online rata rata merupakan kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Maraknya judi online di kalangan masyarakat semakin memprihatinkan. Indonesia menjadi negara tertinggi pengguna judi online. Tercatat pemain judi online di Indonesia sebanyak 4.000.000 orang. Pemain judi online, tidak hanya berasal usia dewasa tetapi juga anak-anak.
Terkait kasus bullying, Freddy menyampaikan bullying sering terjadi di yang memakan jiwa. “Aksi bullying ini merugikan korban hingga mempengaruhi psikisnya. Fenomena bullying menyebabkan pelaku bertindak semena-mena pada korban,” tandasnya.
Perilaku bullying bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28B ayat 2 berbunyi, “Menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Terkait usulan hibah, Freddy juga menyampaikan dukungabmn usulan bantuan untuk pendidikan. “Ya, enggak apa-apa. Selama itu konsen untuk pendidikan terus semua persyaratan ada ya, itu tadi usulan. Semua amanah. Pokoke ojo aneh aneh anu loh ya,” tagasnya.
Terkait bantuan sekolah, Freddy berharap tidak ada masalah, pokoknya transparan terbuka gitu. Bentuk pengawasannya sesuai rule bantuan. “Setelah diterima hibah nanti kan ada tim verifikasi dari provinsi. Yang penting laporan disampaikan. Setelah tim itu turun ke lapangan dikatakan layak, ya otomatis laporan pertanggungjawaban diterima. Tapi kalau ada temuan ya tanggung jawab penerima,” sebutnya.
