Liputanjatim.com – Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, Hartono, menyoroti pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang mengungkap lambatnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga triwulan ketiga tahun 2025.
Pemerintah pusat diketahui telah menyalurkan dana ke daerah secara cepat dan lengkap. Namun, berdasarkan data Kementerian Keuangan, perlambatan realisasi belanja APBD menyebabkan meningkatnya simpanan anggaran pemerintah daerah di bank hingga mencapai Rp234 triliun. Dari jumlah tersebut, Jawa Timur tercatat memiliki simpanan sebesar Rp6,8 triliun, menempati posisi kedua tertinggi secara nasional setelah DKI Jakarta.
Hartono yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim menilai, pernyataan Menkeu harus menjadi perhatian serius, bukan sekadar isu biasa.
“Saya melihat pernyataan Pak Menkeu bukan berita yang abal-abal, ya. Apalagi akhir-akhir ini kita disibukkan dengan ramainya protes dari gubernur terkait penurunan dana transfer ke daerah (TKD),” ujarnya, Rabu (22/10/2025).
Ia menegaskan, jika benar ada dana daerah yang masih besar mengendap di bank, maka hal itu merupakan sinyal penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Apalagi Jawa Timur disebut sebagai posisi tertinggi kedua. Meskipun saya belum konfirmasi ke OPD, setidaknya ini jadi peringatan agar pemprov tidak terlalu nyaman dengan alasan kehati-hatian,” tegasnya.
Hartono juga mendorong Pemprov Jatim agar segera mengeksekusi berbagai program yang telah direncanakan.
“Kalau memang betul ada angka sebesar itu terparkir di bank, maka pemprov Jatim harus segera merealisasikan program-programnya. Sekarang ini penyerapan anggaran di tingkat OPD juga belum optimal,” tambahnya.
Menurutnya, pernyataan Menkeu seharusnya menjadi momentum bagi Pemprov Jatim untuk mempercepat serapan anggaran dengan memperkuat koordinasi dan komunikasi, baik dengan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota.
“Kehati-hatian memang penting, tapi dalam situasi saat ini, keberanian dalam eksekusi kebijakan jauh lebih dibutuhkan karena masyarakat menunggu adanya pergerakan ekonomi,” kata Hartono.
Ia menutup dengan penegasan bahwa efisiensi tetap harus diimbangi dengan realisasi anggaran sesuai rencana.
“Kita sudah menyusun anggaran dengan matang. Apalagi ini sudah mendekati akhir tahun, maka sesegera mungkin penyerapan anggarannya harus dilakukan,” pungkasnya.
 Purbaya Yudhi Sadewa yang){kind=link}