Liputanjatim.com – Istilah “bagai batu di tengah arus” tampaknya tepat untuk menggambarkan kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur yang dinilai stagnan, meski telah berkali-kali mendapat kritik dari DPRD Jatim.
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Multazamudz Dzikri, bahkan menilai BUMD milik Pemprov Jatim belum menunjukkan semangat untuk berkembang.
“Kalau bisa menyebut BUMD Jatim sampai hari ini belum memiliki sifat manusiawi. Kalau sifat manusiawi kan dapat satu minta dua, kalau dua minta tiga, dan seterusnya. BUMD kita ya gitu-gitu saja, terkesan tidak ada orientasi untuk menambah pendapatan, malah seringkali berkurang. Jadi hanya menjalankan rutinitas,” seloroh Multazam, Selasa (21/10/2025).
Politikus PKB itu menjelaskan, posisi BUMD sangat strategis dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), terlebih saat ini kondisi fiskal Jawa Timur tengah mengalami pengurangan. Karena itu, ia mendorong BUMD agar termotivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan pendapatan.
Multazam juga menyoroti banyaknya anak perusahaan di bawah BUMD yang justru menimbulkan persoalan baru. Menurutnya, praktik “buka-tutup” antarperusahaan sering kali membuat pendapatan satu anak perusahaan digunakan untuk menutupi kerugian perusahaan lainnya.
“Ada anak perusahaan yang tidak berpenghasilan bahkan merugi kemudian disubsidi silang. Ini harus dipikirkan skemanya. Jika memang anak perusahaan memiliki potensi tapi tidak didukung dengan SDM yang mumpuni, bisa dilakukan revitalisasi,” ujarnya.
Selain revitalisasi, Multazam menilai BUMD perlu mencari pola kerja sama yang lebih produktif, misalnya melalui Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pihak swasta.
“Mungkin ada aset, ya sudah ditawarkan saja dengan perusahaan lain, yang murni kita tidak mengeluarkan uang untuk perusahaan itu tapi kita mendapatkan dividen berdasarkan kerja sama,” jelasnya.
Lebih lanjut, legislator asal daerah pemilihan Pasuruan–Probolinggo itu mengkritik sikap tertutup BUMD terhadap DPRD. Dalam berbagai rapat kerja, katanya, penjelasan dari pihak BUMD kerap hanya sebatas permukaan dan tidak menjelaskan secara detail, terutama terkait aset yang dimiliki.
“Ada banyak aset yang dimiliki BUMD, tapi mereka tidak menjelaskan mana saja aset yang bisa dimaksimalkan untuk dilakukan KSO dan mana saja aset yang tidak produktif. Mereka tertutup dengan data itu,” ungkapnya.
Multazam menegaskan, keterbukaan informasi menjadi kunci penting agar DPRD dapat membantu mencarikan solusi bagi persoalan yang dihadapi BUMD.
“Kalau saja BUMD terbuka dengan aset dan permasalahan yang mereka alami, Komisi C juga bisa membantu mencarikan solusi agar pendapatan BUMD Jatim bisa sesuai harapan,” pungkasnya.
 Jawa Timur){kind=link}