Liputanjatim.com – Memasuki akhir September, bangsa Indonesia kembali mengenang salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarahnya yakni Gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal sebagai G30S/PKI. Meski telah berlalu 60 tahun, polemik seputar dalang, latar belakang, hingga dampak politik dari peristiwa ini masih terus menjadi bahan perdebatan.
Peristiwa G30S/PKI terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, ketika enam jenderal dan satu perwira TNI AD diculik dan dibunuh oleh sebuah kelompok bersenjata yang mengaku sebagai “Gerakan 30 September”. Pada saat itu banyak yang menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang utama di balik aksi penculikan tersebut.
Tujuh Korban Peristiwa Gerakan 30 September
1. Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi)
2. Mayor Jenderal TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi)
3. Mayor Jenderal TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan)
4. Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen)
5. Brigadir Jenderal TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik)
6. Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat)
7. Letnan Satu Pierre Andreas Tendean (ajudan Jenderal Abdul Harris Nasution yang tewas karena G30S mengira ia adalah Jenderal Nasution)
Para korban tersebut kemudian dibuang dan dikubur ke suatu sumur lama di area Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya dan jenazah mereka ditemukan pada 3 Oktober 1965. Setelah itu, semuanya ditetapkan oleh Presiden Soekarno (dalam kapasitasnya sebagai Panglima Komando Operasi Tertinggi/KOTI) sebagai Pahlawan Revolusi (secara resmi pembedaan ini sudah dihapuskan sejak 2009).
Sedangkan korban dari massa rakyat yang dituduh sebagai simpatisan PKI terus bertambah sejak 1 Oktober hingga tahun 1966. Beberapa sumber menyebutkan bahwa korban dari rakyat yang dituduh simpatisan PKI dan PNI mencapai 3 juta penduduk.
Sejarah Singkat Gerakan 30 September
Mengutip dari wikipedia, Gerakan 30 September (G30S) adalah organisasi yang mengklaim diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia. Pada dini hari 1 Oktober 1965, mereka membunuh enam jenderal TNI Angkatan Darat dalam upaya kudeta yang gagal. Pada pagi hari yang sama, organisasi tersebut menyatakan bahwa mereka mengendalikan media dan saluran komunikasi serta telah melindungi Presiden Soekarno.
Pada akhir hari, upaya kudeta tersebut gagal di Jakarta. Sementara itu, di Jawa Tengah terjadi upaya untuk menguasai sebuah divisi tentara dan beberapa kota. Saat pemberontakan ini dipadamkan, dua perwira senior lainnya tewas.
Dalam beberapa hari dan minggu berikutnya, tentara, kelompok sosial-politik, dan agama menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang di balik upaya kudeta tersebut. Tak lama kemudian, pembersihan massal dimulai, yang mengakibatkan penahanan dan kematian banyak anggota Partai Komunis Indonesia yang sebenarnya atau yang diduga, serta simpatisan mereka.
Di bawah Orde Baru dan hingga saat ini, gerakan tersebut biasanya disebut sebagai Gerakan 30 September/PKI atau “G30S/PKI” oleh mereka yang ingin mengaitkannya dengan PKI, dan istilah ini juga kadang-kadang digunakan oleh pemerintah saat ini.
Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap versi peristiwa yang disampaikan oleh Soeharto selama bertahun-tahun terhambat di Indonesia. Meskipun Badan Intelijen Pusat (CIA) awalnya meyakini bahwa Soekarno yang mengendalikan semuanya,beberapa sumber luar menemukan inkonsistensi dan celah dalam klaim militer, terutama Benedict Anderson dan Ruth McVey yang menulis Cornell Paper yang menentang klaim tersebut.
Pasca kejadian, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih komando dan melakukan operasi penumpasan. Dalam waktu singkat, PKI dibubarkan dan jutaan anggotanya ditangkap. Sejarah mencatat, penumpasan tersebut menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, meski hingga kini tidak ada angka resmi yang disepakati.
Pada tahun-tahun berikutnya, pemerintahan Orde Baru menjadikan peristiwa ini sebagai narasi tunggal dalam buku pelajaran dan film propaganda. Namun setelah reformasi 1998, narasi tersebut mulai ditinjau ulang. Beberapa film dokumenter dan penelitian akademik mencoba membuka kembali fakta-fakta yang selama ini dianggap tabu.
Meski begitu, upaya rekonsiliasi belum sepenuhnya tuntas. Beberapa pihak menilai pembahasan mengenai G30S/PKI harus tetap dibingkai dalam semangat menjaga persatuan bangsa, bukan membuka konflik lama.
Sejarah boleh diperdebatkan, tetapi hikmahnya harus dipelajari. G30S/PKI menjadi pengingat bahwa perebutan kekuasaan yang membabi buta selalu berakhir pada penderitaan rakyat. Kini, tugas generasi muda adalah mengkajinya secara kritis tanpa kebencian, agar masa lalu kelam tidak kembali terulang.
