Liputanjatim.com – Lonjakan harga beras di sejumlah daerah Jawa Timur mendapat sorotan serius dari DPRD Jatim. Anggota Komisi B DPRD Jatim, Erma Susanti, meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim bersama Bulog Divre Jatim segera turun tangan dan memperkuat koordinasi untuk menstabilkan harga, khususnya beras kualitas premium.
Menurut Erma, kenaikan harga beras sudah mulai dirasakan di banyak wilayah. Pemerintah daerah, kata dia, tidak boleh tinggal diam agar masyarakat tidak semakin terbebani.
“Ya ini Bulog harus intensif mengeluarkan berasnya dengan harga yang murah. Ada pergerakan harga dan di beberapa daerah harganya sudah naik,” ujar Erma, Selasa (16/9/2025).
Politisi Fraksi PDIP ini menyebutkan, harga beras premium dalam kemasan lima kilogram kini mencapai Rp83 ribu, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Bulog yang seharusnya sekitar Rp55 ribu.
“HET Bulog lima lima ribu, tapi ternyata sejenisnya sudah enam puluhan, bahkan ada beras murah dijual lima delapan ribu,” tegasnya.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 11 September 2025, rata-rata harga beras kualitas medium secara nasional adalah Rp14.530/kg, sementara kualitas premium berada di level Rp16.280/kg. Angka ini naik sekitar 7–10 persen dibanding bulan sebelumnya.
Kenaikan harga dipicu oleh distribusi yang belum merata, pasokan yang tertekan akibat musim tanam, cuaca, serta kendala logistik di sejumlah wilayah. Erma juga menyoroti distribusi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang dinilai belum optimal.
Total alokasi SPHP untuk Jawa Timur mencapai 173.000 ton, namun realisasi penyalurannya baru sekitar 5,73 persen. Sebagai contoh, stok SPHP di gudang Bulog Malang masih mencatat surplus sekitar 45.000 ton dari target penyaluran 23.000 ton hingga akhir tahun.
“Kondisi ini menunjukkan stok ada, tetapi distribusi ke pasar tradisional dan daerah-daerah terdampak masih lambat,” ujarnya.
Karena itu, Erma menegaskan pentingnya percepatan distribusi, operasi pasar, dan perluasan akses SPHP agar masyarakat bisa membeli beras dengan harga terjangkau.
“Koordinasi Bulog dengan Disperindag Jatim harus diperkuat. Jangan sampai masyarakat semakin kesulitan hanya karena harga beras yang tak terkendali. Pemerintah daerah harus hadir memberi kepastian,” pungkas legislator dari Dapil Blitar–Tulungagung tersebut.
