Liputanjatim.com – DPRD Jawa Timur mendorong bahwa perubahan APBD 2025 diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat kecil. Fraksi PDI Perjuangan memastikan alokasi anggaran untuk kunjungan kerja ke luar negeri dihapus dan dialihkan ke program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyampaikan bahwa kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 diprioritaskan untuk masyarakat yang paling terdampak situasi ekonomi dan sosial.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran benar-benar kembali kepada rakyat. Fokus utama kami adalah membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, bukan membiayai hal-hal yang tidak mendesak,” ujarnya.
DPRD Jatim pun mengambil langkah tegas dengan menghapus anggaran kunjungan kerja dan diklat ke luar negeri. Dana tersebut dialihkan untuk pembiayaan program sosial yang lebih urgen.
“Sepanjang tahun 2025, DPRD Jatim tidak akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Itu komitmen kami agar anggaran bisa digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegas Deni.
Ia juga menambahkan bahwa lembaganya akan mengawal berbagai program prioritas seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat. Deni juga menepis isu adanya kenaikan gaji atau tunjangan bagi anggota dewan.
“Dalam pembahasan P-APBD 2025, tidak ada agenda kenaikan gaji dan tunjangan DPRD Jatim. Justru kami ingin menunjukkan bahwa setiap rupiah anggaran harus dipakai untuk kebutuhan rakyat,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Fraksi PDIP yang juga duduk di Komisi A DPRD Jatim, Yordan Batara Goa, menegaskan bahwa anggaran kunker luar negeri senilai Rp19 miliar telah resmi dialihkan untuk program sosial.
“Kunker ke luar negeri dialihkan ke beasiswa dan pelatihan teman-teman di desa, pasar murah, dan bansos sembako. Sejauh itu,” ungkap Yordan, legislator dari Dapil Surabaya.
Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hasil kajian fraksi yang menilai alokasi anggaran lebih efektif bila langsung menyasar keluarga miskin, terutama yang masuk kategori desil satu dan dua.
“Terkait penganggaran, yang kemarin kita bicarakan tentang anak-anak desil satu dan desil dua kategori miskin ditambah. Kita alihkan untuk apresiasi seniman, serta pelatihan teman-teman ekonomi di desa lewat koperasi Merah Putih,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Yordan, dana juga diperkuat untuk program pasar murah dan bantuan masyarakat guna menjaga daya beli sekaligus mengendalikan inflasi.
“Dialokasikan bantuan masyarakat, pasar murah. Selain menunjang kebutuhan masyarakat juga untuk mencegah inflasi. Kalau inflasi, masyarakat yang paling terdampak,” tegasnya.
Yordan menegaskan bahwa arah kebijakan ini diambil agar hasil anggaran benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Hasil kajian kita, beberapa kegiatan lebih efektif dialihkan dalam bentuk yang bisa langsung diterima masyarakat,” pungkasnya.
