Liputanjatim.com – Fraksi PDIP DPRD Jatim mengusulkan langkah strategis untuk mengatasi banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, yakni melalui pembangunan embung di wilayah-wilayah rawan. Usulan ini dinilai penting untuk menjamin ketersediaan air bersih sekaligus menunjang irigasi pertanian.
Anggota Fraksi PDIP Martin Hamonangan mengatakan pembangunan embung merupakan bentuk tata kelola air yang tepat. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan air berlimpah di musim hujan agar bisa digunakan pada musim kering.
“Di daerah dengan kontur pegunungan dan wilayah tadah hujan harusnya ada pemikiran tata kelola agar air yang berlimpah saat musim hujan bisa disalurkan di musim kering,” ujarnya.
Martin mencontohkan kondisi di Kalibaru, Banyuwangi, di mana setiap musim hujan air yang melimpah justru menjadi masalah.
“Kalau sudah musim hujan, semua menolak air karena banjir, airnya terbuang. Kenapa tidak berpikir membuat embung? Ketika tadah hujan tinggi, air melimpah bisa ditampung,” jelasnya.
Anggota Komisi D DPRD Jatim ini juga menilai, pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dan IPAL harus dilengkapi dengan infrastruktur penampungan seperti embung dan sumur kelola. Hal ini dianggap krusial, mengingat banyak hutan tanaman keras beralih fungsi menjadi lahan jagung dan tebu, sehingga daya serap tanah menurun.
“Sekarang banyak hutan tanaman keras berubah jadi sawah jagung dan tebu, sehingga saat hujan deras, airnya turun seperti air terjun,” kata Martin.
Ia menegaskan bahwa pelarangan total penanaman tebu atau jagung bukan solusi yang realistis. “Kalau peralihan lahan tidak bisa dikembalikan menjadi hutan, tentu harus ada solusi lain. Tata kelola air bisa dilakukan dengan embung atau sumur kelola sampingan untuk sumber air minum dan pengairan sawah,” tambahnya.
Martin juga menyoroti wilayah yang mengalami krisis air, seperti Madura dan Bondowoso. “Di Bondowoso, ngebor hingga kedalaman 100 sampai 200 meter belum tentu menemukan air. Artinya, pengelolaan air hujan menjadi solusi paling logis,” tegasnya.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim mencatat, sepanjang 2024 terdapat 26 kabupaten/kota terdampak kekeringan. Wilayah terparah meliputi Kabupaten Probolinggo, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Bondowoso, dan Lumajang. Akibatnya, lebih dari 400 ribu warga kesulitan air bersih, sementara ribuan hektare lahan pertanian gagal panen akibat kekurangan irigasi.
Martin mendorong Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten/kota memprioritaskan pembangunan embung-embung baru di daerah rawan banjir dan kekeringan, sekaligus memperkuat program konservasi air.
“Dengan embung, kita bisa memutus siklus kekurangan air di musim kemarau, dan meminimalkan kerugian akibat banjir di musim hujan,” pungkasnya.
