Liputanjatim.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah dihadapkan pada tantangan serius dalam menjaga stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), menyusul bergesernya kebijakan fiskal nasional akibat penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Salah satu dampak paling signifikan dari kebijakan baru ini adalah perubahan skema bagi hasil pajak kendaraan bermotor, yang diperkirakan dapat memangkas potensi pendapatan daerah hingga Rp 4,1 triliun setiap tahunnya mulai 2025.
Menanggapi kondisi ini, Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Adam Rusydi, mengajukan solusi strategis berupa pembentukan badan khusus yang fokus mengelola aset milik pemerintah provinsi. Selama ini, pengelolaan aset masih berada di bawah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang menurutnya belum optimal dalam menggarap potensi aset daerah.
“Aset-aset milik Pemprov Jatim sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pendapatan baru jika dikelola secara profesional oleh badan khusus, terpisah dari fungsi keuangan,” kata Adam Rusydi.
Adam menilai banyak aset, seperti lahan tidur, bangunan tidak terpakai, maupun kawasan komersial, yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan badan tersendiri, pengelolaan aset bisa diarahkan untuk mendorong pertumbuhan PAD secara signifikan—baik melalui pajak, retribusi, maupun skema investasi.
Selain usulan pembentukan badan khusus, ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sektor-sektor penghasil PAD. Hal ini penting untuk merumuskan kebijakan yang adaptif dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah.
“Pemisahan fungsi antara keuangan dan pengelolaan aset adalah keniscayaan. Dengan adanya badan khusus, potensi PAD dari aset bisa digarap lebih serius—baik dari pajak, retribusi, maupun peluang investasi lainnya,” tandasnya.
Adam, yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, menekankan bahwa pendekatan kreatif dan inovatif dalam mengelola aset akan menjadi kunci untuk mempertahankan kapasitas fiskal daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur di tengah tekanan kebijakan nasional.
