Liputanjatim.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, mengungkapkan alasan PKB mendukung Pemilihan Kepala Daerah secara Tidak Langsung.
Ia menyoroti tingginya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pasalnya, sistem tersebut menyisakan beban politik yang cukup besar dan perlu dievaluasi secara menyeluruh.
“Kami ingin demokrasi kita lebih murah,” kata Cak Imin, sapaaan akrabnya ini saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Usulan ini bukan kali pertama disampaikan Cak Imin. Dalam peringatan Hari Lahir PKB di Jakarta International Convention Center, pada 23 Juli 2025 lalu, ia secara terbuka menyatakan perlunya evaluasi terhadap sistem pemilihan langsung yang selama ini diterapkan.
“Saatnya pemilihan kepala daerah dievaluasi total manfaat dan mudaratnya,” ujar Muhaimin di hadapan Presiden Prabowo Subianto yang turut hadir dalam acara tersebut.
Cak Imin juga menilai bahwa perubahan sistem pilkada menjadi tidak langsung dapat mendorong terciptanya iklim politik yang lebih kondusif dan mendukung percepatan pembangunan nasional, khususnya di era pemerintahan Prabowo.
Ia menyampaikan dua opsi utama sebagai alternatif pemilihan kepala daerah ke depan. Pertama adalah penunjukan langsung oleh pemerintah pusat, dan yang kedua melalui pemilihan oleh legislatif daerah.
“Kalau tidak ditunjuk pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih DPRD-DPRD di seluruh Tanah Air,” katanya.
Meski demikian, Cak Imin menyerahkan sepenuhnya mekanisme dan formula sistem baru tersebut kepada legislatif untuk dibahas dan disepakati bersama. “Sekarang ini sedang inventarisasi masalah supaya seluruh paket undang-undang politik betul-betul menjamin percepatan pembangunan,” ucapnya.
Menurut politisi yang juga menjabat anggota kabinet Prabowo ini, efisiensi dalam berdemokrasi harus menjadi perhatian utama ke depan, seiring dengan tuntutan untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor.
