Liputanjatim.com – Masa reses anggota DPRD kali ini terasa berbeda dari sebelumnya. Suara warga yang diserap dalam pertemuan reses menunjukkan beragam persoalan yang lebih kompleks dan menyentuh berbagai sektor, hal ini seperti dirasakan anggota DPRD Jawa Timur Multazamudz Dzikri.
Politisi PKB ini mengungkapkan berbagai macam persoalan diterima dari konsituennya, dapi 3 Pasuruan-Probolinggo, mulai dari pendidikan, pertanian, bencana banjir, keamanan, kesenian, hingga infrastruktur jalan.
Salah satu isu yang disorotinya yakni keluhan terhadap keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bidang pendidikan. Warga merasa Pemprov terlalu fokus pada sekolah negeri, sementara sekolah swasta, khususnya tingkat SMA dan sederajat, minim sentuhan perhatian.
“Para guru dari sekolah swasta berharap adanya perlakuan yang lebih adil dari Pemprov. Mereka butuh perhatian yang sama, agar kualitas pendidikan di sekolah swasta juga bisa berkembang optimal,” ujar Multazam saat dikonfirmasi, Sabtu (5/7/2025).
Di sektor pertanian, hal serupa juga didengarnya, warga menilai kebijakan Pemprov masih terpaku pada urusan hulu, seperti pengadaan bibit dan pupuk, namun kurang menyentuh pada fase pasca panen. Petani meminta adanya dukungan dari pemerintah dalam hal pengolahan hasil panen hingga ke pemasaran, termasuk stabilisasi harga saat panen raya.
“Pemerintah tidak cukup hadir di awal proses, tapi juga harus hadir saat petani menghadapi risiko kerugian saat panen. Ini penting agar petani tidak merasa ditinggalkan,” tambahnya.
Persoalan banjir juga menjadi sorotan serius. Warga Pasuruan mengeluhkan banjir tahunan yang belum kunjung tertangani secara tuntas. Beberapa sungai yang menjadi kewenangan provinsi perlu segera dinormalisasi atau mendapatkan penanganan lain yang tepat.
“Saya berharap persoalan banjir bisa diprioritaskan penyelesaiannya. Entah normaliasi atau solusi lain yang bisa diberikan Pemprov kepada warga Pasuruan harus disegerakan,” tegasnya.
Tak hanya itu, keamanan juga menjadi perhatian utama masyarakat. Maraknya aksi begal di wilayah Pasuruan dan Probolinggo menimbulkan keresahan warga. Multazam berharap aparat kepolisian dapat bersikap lebih responsif dan melakukan mitigasi yang terukur.
“Masalah lain yang menjadi keluhan warga adalah begal. Keamanan warga terancam. Saya berharap pihak kepolisian lebih kooperatif dalam melakukan mitigasi tindak kekerasan begal diarea Pasuruan dan Probolinggo,” ujarnya.
Selain itu, pegiat seni daerah juga menyuarakan aspirasi mereka. Mereka berharap adanya dukungan dari pemerintah dalam menjaga eksistensi dan semangat berkesenian di tengah arus modernisasi.
“Ditengah modernisasi, pegiat seni bisa dikatakan sebagai pahlawan penjaga kekayaan budaya. Sentuhan Pemprov diharapkan mampu membangkitkan semangat para pekerja seni,” ucap Multazam.
Keluhan soal jalan rusak, baik jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten, juga tak luput dari pembahasan. Menurutnya, jalan merupakan infrastruktur dasar yang berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Persolan jalan rusak juga dikeluhakan, baik jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten. Jalan menjadi syarat mutlak keberlangsungan peningkatan ekonomi. Jalan juga menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari bentuk kehadiran pemerintah terhadap warganya,” tuturnya.
“Saya berharap setiap level pemerintahan bisa mengevaluasi kondisi jalan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya,” pungkasnya.
