Liputanjatim.com – Koalisi Adil Makmur kubu Prabowo-Sandiaga Uno menghadapi persoalan. Lima partai pengusungnya: PAN, PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Berkarya makin tidak satu suara. Dua dari lima partai itu menunjukkan ketidakharmonisan dengan koalisi, yakni Partai Demokrat dan PKS.
Partai Demokrat belakangan menginstruksikan kadernya untuk berfokus mengkampanyekan partai ketimbang pasangan calon presiden yang diusung. Sedangkan PKS malah gencar menginstruksikan kadernya membangun efek ekor jas dari Sandiaga
Berikut ini tiga tanda ketidakharmonisan koalisi Prabowo – Sandi menjelang pemilihan presiden 2019:
- Instruksi PKS untuk mengkampanyekan Sandiaga
Pada pekan terakhir Oktober 2018, Presiden PKS Sohibul Iman menginstruksikan anggota legislatif partainya mengkampanyekan Sandi. Instruksi itu tercantum dalam surat edaran bertanggal 17 September 2018 tentang Optimalisasi Anggota Legislatif DPR RI untuk Kampanye Cawapres Sandi.
“Seluruh anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera kami minta untuk memberdayakan sumber daya yang dimilikinya untuk menginisiasi dan mengoptimalisasi kampanye calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno di daerah pemilihannya masing-masing.” Sohibul memberikan perintah melalui surat itu.
Dalam surat edaran itu PKS tidak menyebut nama Prabowo. Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynuddin mengatakan partainya memungkinkan mendapat efek ekor jas atau coat tail effect dari sosok Sandi. Ia membantah anggapan partainya tidak mengkampanyekan Prabowo. Dalihnya, bila kader mengkampanyekan Sandi, itu berarti secara otomatis mereka juga mengkampanyekan Prabowo.
- Partai Demokrat memilih kampanye caleg
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengintsruksikan kader-kader partainya agar berfokus pada kampanye pemilihan legislatif daripada kampanye pilpres. “Kalau pilpres itu urusan DPP,” kata Hinca saat ditemui dalam acara pembekalan calon legislatif DPR RI Partai Demokrat pada Sabtu lalu, 10 November 2018 di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
Hinca mengakui Demokrat tengah menghadapi petarung berat dalam pemilihan legislatif. Petarung utamanya adalah rekan sekoalisinya, Partai Gerindra. Hinca mengakui partainya tak akan seuntung Partai Gerindra yang memiliki Prabowo dalam pilpres 2019. “Tadi Pak SBY (Susilo Bambang Yudoyono, Ketua Umum Partai Demokrat) bilang dalam Pemilu seperti ini yang diuntungkan adalah partai politik yang punya capres,” katanya.
Hal yang sama disampaikan oleh Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY mengatakan Demokrat berupaya merebut 15 persen kursi suara di DPR. Angka ini diakui berat lantaran menilik survei, suara untuk partai mereka terus anjlok dan tergerus partai-partai lain. Karena itu, Demokrat akan lebih berfokus pada pencalegan. AHY juga berkukuh soal pilpres, Demokrat tidak akan terpengaruh oleh efek ekor jas paslon capres.
Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrati Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengaku partainya menerapkan strategi berbeda untuk Pemilu 2019. Ibas melihat partainya akan mengedepankan pemenangan pileg ketimbang pemilihan presiden 2019. “Demokrat first. Kami juga berharap Demokrat tetap ada di parlemen.”
- SBY tak pernah datang ke rapat koalisi
Di antara jajaran para ketua umum partai Koalisi Adil Makmur, SBY yang paling sering absen dalam pertemuan penting. Sebelum pengambilan nomor urut capres pada September lalu, SBY dua kali absen rapat besar. Di antaranya saat pertemuan bersama ketua umum partai koalisi pada 7 September dan penetapan nama koalisi pada 18 September. Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan SBY dan elite partainya sedang sibuk berembuk soal kasus yang mendera kader mereka, Roy Suryo.
Dalam sejumlah pertemuan penting, SBY kerap diwakili oleh Hinca atau petinggi Partai Demokrat lainnya. Absennya SBY dalam beberapa rapat penting menguatkan dugaan bahwa Demokrat tak total mendukung Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019. Demokrat juga sempat didera isu bahwa partainya berdiri di dua kaki lantaran para kader-kader daerah banyak mendukung calon presiden inkumben, Joko Widodo.
Source: tempo.co
