Anggaran Hortikultura Dipangkas, Pimpinan Dewan Jatim Pertanyakan Keseriusan Pemprov Recovery Sektor Pertanian

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah saat melakukan sidak ke UPT Pengembangan Benih Hortikultura Jawa Timur di Magetan

Liputanjatim.com  –  DPRD Jawa Timur Kembali mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan recovery sektor ekonomi riil di bidang pertanian pasca pandemi covid-19. Pertanyaan tersebut muncul setelah Pimpinan Dewan Jatim, Anik Maslachah turut serta dalam agenda sidak ke UPT Pengembangan Benih Hortikultura Jawa Timur yang ada di Kabupaten Magetan, Selasa (3/11/2020).

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur itu menemukan adanya pemangkasan anggaran untuk pengembangan benih hortilultura untuk tahun 2021 yang direncanakan berada diangka Rp 800 juta, sedangkan di tahun sebelumnya sebesar Rp 1,2 M. Meski sebatas perencanaan, hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan terkait keseriusan Pemprov Jatim dalam melakukan recovery ekonomi tahun 2021.

Dalam sidak tersebut, politisi PKB Jawa Timur itu juga menemukan lahan pertanian yang luasnya 10 Ha hanya bisa digunakan 1 Ha saja. Hal tersebut ternyata terkendala soal anggaran yang terbatas dalam pengembangan penih hortikultura.

“UPT yang kita sidak kebetulan focus pembenihan kentang, dari lahan 10 Ha milik pemprov idealnya bisa dibuat benih bibit 4 Ha, namun hanya bisa dipakai 1 Ha,” ungkap Anik seraya memantau proses pengembangan benih hortikultura.

Atas temuan tersebut, Anik mengulas pentingnya supporting anggaran untuk pertanian Jatim. Hal tersebut tidak terlepas dari kontribusi besar sektor pertanian terhadap PDRD Jatim, utamanya saat pandemi. Pertanian Jatim terbukti bisa tumbuh positif dan tahan terhadap terjadinya kontraksi sebagaimana yang terjadi di sektor ekonomi yang lain seperti perdagangan, transportasi, jasa perusahaan dan industri pengelolahan. Pertumbuhan PDRB tertingggi di triwulan II 2020 berdasarkan rumus Q to Q  terjadi  di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 27,26 persen.

“Yang tidak kalah penting, Jatim itu merupakan buffer stock kebutuhan pangan nasional diberbagai komoditi produk pertanian,” sambungnya.

Untuk itu, Ketua Perempuan Bangsa Jawa Timur itu meminta Pemprov Jatim untuk Kembali membuat grand desain terkait pengembangan pertanian. Mulai mapping lokasi yang cocok untuk pengembangan hortikultura, pendistibusian bibit dan juga pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian.

Ketersediaan SDM menjadi bagaian penting tidak hanya untuk tenaganya, namun terkait bagaimana SDM yang ada mampu menjual produk pertanian secara langsung dengan konsumen. Sehingga stabilitas harga produk pertanian terjaga dan petani bisa diuntungkan.

“Era digital harus benar-benar bisa dimanfaatkan oleh petani kita, penguasaan market place jadi solusi terbaik saat ini,” sambungnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here