Liputanjatim.com – Dalam agenda Kunjungan Kerja (Kunker) Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Kabupaten Gresik, diagendakan untuk bertemu dan mendengar sejumlah keluhan dari para nelayan.

Adapun keluhan nelayan tersebut diantaranya adalah kelangkaan BBM jenis Solar, pendangkalan bibir pantai, dan terkait permasalahan sertifikat tanah masyarakat sekitar pantai.

Sekedar informasi, keluhan nelayan ini muncul ketika Presiden Jokowi tiba dilokasi perkampungan Nelayan yang berada di Kelurahan Lumpur, Kecamatan Gresik sekitar pukul 15.45 WIB tadi.

Untuk itu, Presiden Jokowi segera sigap meninandaklanjuti problem tersebut dengan memberi perintah kepada Mentri BUMN Erick Thohir dan Mentri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono yang juga turut mendampingi Presiden di lokasi untuk segera membanguan Sarana Pengisian Bahan Umum (SPBU) khusus bagi nelayan di sana.

“Saya menemui para nelayan untuk melihat lebih detail mengenai hasil hariannya berapa, kemudian ada kesulitan-kesulitan apa. Hingga sampai disini, kesulitannya dalam mendapatkan solar. Meskipun ada, tapi memang agak sulit. Sehingga tadi bisa diselesaikan oleh Bapak Menteri Erick dan Bapak Menteri KKP untuk dibuatkan SPBU kecil khusus untuk para nelayan,” kata Jokowi dalam keterangan kanal youtube resmi Sekretariat Presiden, Rabu (20/4/22).

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga turut berpesan kepada Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani untuk menujuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat guna mengelola SPBU khusus nelayan tersebut nantinya.

Selanjutnya, Jokowi menyampaikan bahwa telah bersedia menerima keluhan tentang pendangkalan di area dermaga tersebut yang nantinya akan diteruskan kepada Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

“Yang kedua, persoalan pendangkalan nanti saya akan perintah mentri pupr untuk menyelesaikan,” jelas Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia tersebut juga menyampaikan atas kesediaan untuk menyelesaikan kendala sertifikat kepemilikan tanah nelayan, yang sampai sekarang ini diketahui sulit untuk mendapatkan akses dikarenakan status tanah masih berupa tanah oloran atau tanah timbul alami bentukan sedimen pesisir pantai.

“Karena tanahnya adalah tanah oloran, tanah oloran itu kayak tanah reklamasi gitu ya dari sedimen secara alami. Katanya tidak bisa disertifikatkan, tadi saya telpon langsung ke Menteri BPN bisa, nanti akan kita selesaikan,” tandasnya.

Untuk diketahui, tampak mendampingi Presiden saat Kunker di Kampung Nelayan Kelurahan Lumpur, diantaranya yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Eric Thohir, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.