Liputanjatim.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKB, H. Ahmad Athoillah (Gus Atho), tancap gas menyerap aspirasi warga dalam Reses Masa Persidangan II Tahun Anggaran 2025–2026. Bertempat di Desa Pohjejer, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Rabu (11/2/2026), Gus Atho hadir membawa misi sinergi lintas parlemen.
Dalam agenda tersebut, Gus Atho tidak sendiri. Ia menggandeng Hj. Eka Septya Juniarti, Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Mojokerto. Kehadiran duet politisi PKB ini bertujuan mengunci sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
Sejumlah isu strategis mengemuka dalam dialog bersama warga. Insentif guru TPQ dan Madrasah Diniyah (Madin) menjadi topik utama yang disampaikan masyarakat. Gus Atho menegaskan komitmennya agar kenaikan insentif pada tahun 2026 dapat terealisasi tanpa hambatan administrasi.
“Guru TPQ dan Madin adalah garda terdepan penjaga moral bangsa. Kami di DPRD Jatim terus mendorong agar skema bantuan ini bukan cuma soal angka, tapi kemudahan akses bagi mereka,” tegas Gus Atho.
Selain isu pendidikan keagamaan, persoalan buruh pabrik di wilayah Gondang juga menjadi perhatian. Di tengah dinamika ekonomi awal 2026, Gus Atho mengingatkan pentingnya perlindungan hak pekerja serta pemenuhan upah yang layak bagi buruh.
Di sektor infrastruktur, warga mengadukan kondisi jalan di wilayah Gondang yang mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrem. Menanggapi hal tersebut, Eka Septya Juniarti menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Jika status jalannya milik provinsi, dikawal Gus Atho. Kalau wewenang kabupaten, itu prioritas kami di daerah. Sinergi ini kunci solusi cepat,” kata Mbak Eka.
Tak hanya infrastruktur, aspirasi dari kalangan petani juga turut disampaikan, khususnya terkait stabilitas stok pupuk bersubsidi dan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) guna meningkatkan hasil panen.
Menutup agenda reses, Gus Atho memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan dibawa ke forum resmi DPRD Jawa Timur untuk ditindaklanjuti.
“Reses ini bukan sekadar seremonial. Ini momentum kami ‘belanja masalah’ agar anggaran negara benar-benar kembali ke rakyat dalam bentuk manfaat nyata,” pungkas politisi muda PKB tersebut.
