Liputanjatim.com – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, meminta pemerintah segera menyusun Gerakan Pilah Sampah Nasional. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mengkhawatirkan.
“Kami meminta pemerintah segera menyusun gerakan pilah sampah nasional agar persoalan sampah yang hingga kini belum terselesaikan dapat ditangani secara lebih serius dan terukur. Jangan sampai masalah sampah ini menjadi bom waktu yang memberikan dampak luas bagi masyarakat Indonesia,” ujar Ratna di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Ia menegaskan persoalan sampah di Indonesia tidak lagi dapat di tangani dengan cara konvensional. Menurutnya, volume sampah terus meningkat akibat minimnya pemilahan sejak dari sumber.
“Di sisi lain kita masih belum mempunyai skema pengelolaan sampah yang bisa secara cepat mengubah limbah menjadi hal bermanfaat seperti energi, pupuk, atau hal bermanfaat lainnya,” ujarnya.
Menurut Ratna, kebiasaan mencampur sampah organik, anorganik, bahan berbahaya dan beracun (B3), dan residu menjadi penyebab utama buruknya pengelolaan sampah.
Baca juga: Partai Kebangkitan Bangsa Ajak Masyarakat Tebar Welas Asih saat Perayaan Waisak 2026 di Tangerang
Ia menyebut sebagian besar sampah sebenarnya masih memiliki nilai ekonomis jika di pisahkan sejak dari sumber.
“Pilah sampah harus menjadi gerakan nasional karena persoalan sampah tidak bisa lagi di selesaikan dengan cara lama. Pemilahan sejak dari sumbernya akan mengurangi beban tempat pembuangan akhir dan memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional,” lanjutnya.
Politisi PKB itu menilai regulasi pengelolaan sampah di Indonesia perlu berbenah secara menyeluruh. Menurutnya, edukasi dan pemilahan sampah harus di mulai dari tingkat rumah tangga hingga kawasan industri.
Ia juga menyoroti pemerintah perlu kembali menghidupkan gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah.
Menurutnya, edukasi mengenai pengurangan dan daur ulang sampah perlu di perkuat melalui jalur formal maupun non-formal.
“Pengelolaan sampah tidak boleh bergantung pada pergantian kepemimpinan. Harus ada kesinambungan kebijakan dari pusat sampai daerah agar gerakan ini benar-benar menjadi budaya nasional, termasuk memasukkan edukasi pilah sampah di lembaga pendidikan dasar,” tegasnya.
Sebagai langkah kongkret, Ratna mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mulai menerapkan kebijakan pemilahan sampah di tingkat masyarakat.
Meski demikian, ia menilai persoalan sampah saat ini sudah berada dalam kondisi darurat.
Ratna menyebut kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang menjadi peringatan serius bagi pengelolaan sampah nasional.
Menurutnya, tingginya volume sampah yang mencapai sekitar 9.000 ton per hari membuat kapasitas penampungan semakin kritis.
“Jangan sampai persoalan seperti di Bantargebang terus berulang. Kondisi tersebut menjadi alarm serius bahwa Indonesia membutuhkan perubahan besar dalam tata kelola sampah. Gerakan pilah sampah harus dimulai dari rumah sebagai unit terkecil, tetapi juga harus diperkuat dengan kebijakan pemerintah yang menyeluruh,” pungkasnya.
