Liputanjatim.com — Program “Hari Fraksi” yang rutin digelar setiap hari Jumat oleh Fraksi PKB DPRD Jawa Timur itu perlahan menjelma menjadi ruang harap bagi warga untuk menyampaikan persoalan yang tak kunjung menemukan jalan keluar.
Animo masyarakat terhadap agenda tersebut pun terus meningkat. Kali ini, sejumlah mantan karyawan BUMN PT DOK dan Perkapalan Surabaya datang mengadukan nasib mereka. Eks karyawan ini membawa cerita tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di bertahun-tahun lalu, namun menyisakan hak yang hingga kini belum mereka terima.
Ketua Serikat Pegawai DOK dan Perkapalan yang terkena PHK, Sulistyo Purnomo, menuturkan bahwa pada tahun 2019 lalu PT DOK dan Perkapalan Surabaya melakukan PHK kepada sekitar 437 karyawan.
Menurutnya, para pekerja sejatinya telah menerima keputusan PHK tersebut. Namun yang menjadi persoalan adalah hak-hak mereka yang hingga kini belum diselesaikan perusahaan.
“Bukan soal PHK-nya yang kami permasalahkan. Tapi hak dan tanggung jawab perusahaan sampai hari ini belum diberikan, berupa pesangon dan dana pensiun,” ujar Sulis, Jumat (22/5/2026).
Sulis menuturkan, pihaknya telah berusaha mencari keadilan agar hak eks karyawan berupa dana pesangon dan pensiun diberikan oleh perusahaan. Mereka juga telah mengadukan nasibnya pada Komisi VI DPR RI, namun hingga kini belum ada kejelasan pembayaran hak dana pesangan dan pensiunnya. “Kami telah berkirim surat namun hingga saat ini belum ada apa-apa,” ujarnya.
Menanggapi aduan tersebut, anggota Fraksi PKB DPRD Jatim Multazamudz Dzikri pun langsung menghubungi anggota Komisi VI dari Fraksi PKB Nasim Khan, mengkomunikasikan terkait nasib ratusan eks karyawan PT Dok dan Perkapalan Surabaya.
Multazam menjelaskan, pihaknya menghubungi Komisi VI DPR RI pasalnya PT DOK dan Perkapalan merupakan BUMN. Namun demikian pihaknya tidak hanya akan berpangku tangan terkait nasib ratusan eks karyawan tersebut. Lembaga Hukum dan Ham PKB Jatim diminta untuk mendapingi ratusan eks karyawan tersebut. “Ini ada Pak Otman yang akan mendampingi temen-temen juga,” katanya.
Di tempat yang sama, Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Muhammad Ashari, mengintruksikan anggotanya yang duduk di Komisi E DPRD Jatim agar menghubungi Disnakertrans Jatim guna mendalami permasalahan yang menyangkut ratusan eks karyawan PT Dok dan Perkapalan Surabaya.
“Kami minta juga anggota Fraksi PKB yang ada di komisi E mengkomunikasikan persoalan ini dangan Dinas Ketenagakerjaan Jatim,” pungkasnya.
