Liputanjatim.com – Kabar mengenai sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam relawan Global Sumud Flotilla dan diduga mendapat perlakuan tidak manusiawi saat ditangkap militer Israel memantik reaksi keras dari Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Muhammad Ashari.
Ashari mengecam keras tindakan yang dilakukan aparat militer Israel terhadap para relawan kemanusiaan tersebut. Menurutnya, tindakan kekerasan berupa pemukulan, penendangan hingga penyetruman merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hukum internasional.
“Kami mengutuk keras perlakuan barbar militer Israel yang secara nyata melakukan kekerasan fisik terhadap 9 relawan Indonesia. Menendang, memukul, hingga menyetrum para relawan merupakan pelanggaran berat (grave breaches) terhadap instrumen hukum internasional,” tegas Ashari, Sabtu (23/5/2026).
Ia menegaskan, sembilan warga negara Indonesia tersebut merupakan aktor kemanusiaan non-kombatan yang dilindungi hukum internasional. Karena itu, segala bentuk penyiksaan terhadap mereka tidak dapat dibenarkan.
“Sembilan warga negara kita adalah aktor kemanusiaan non-kombatan yang dilindungi oleh hukum internasional, sehingga segala bentuk penyiksaan terhadap mereka adalah kejahatan internasional yang tidak dapat ditoleransi,” ujarnya.
Ashari juga menyoroti lokasi penangkapan yang disebut terjadi di wilayah laut lepas atau perairan internasional. Menurutnya, tindakan represif yang dilakukan militer Israel tidak memiliki dasar yurisdiksi hukum.
“Tindakan represif, penyetruman, dan penangkapan paksa ini terjadi di perairan internasional. Maka militer Israel tidak memiliki hak jurisdiksi apa pun di wilayah tersebut,” katanya.
Ia bahkan menyebut tindakan menghadang kapal kemanusiaan, menyita dokumen resmi hingga barang pribadi para relawan sebagai bentuk pembajakan modern yang mencederai tatanan hukum dunia.
“Tindakan menghadang kapal kemanusiaan, menyita dokumen resmi hingga barang pribadi, dan menyeret mereka secara paksa ke dalam sistem detensi Israel merupakan bentuk pembajakan modern yang mengingkari tatanan hukum dunia,” lanjutnya.
Di sisi lain, Fraksi PKB DPRD Jawa Timur memberikan apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Republik Indonesia melalui KJRI Istanbul dalam melakukan pendampingan terhadap para relawan.
Ashari juga mendesak pemerintah pusat agar memberikan perhatian serius terhadap kondisi fisik dan psikologis para relawan setibanya di Tanah Air.
“Mengingat adanya dampak trauma psikologis dan cedera fisik akibat berbagai siksaan yang telah dilakukan tentara Israel, kami mendesak Pemerintah Pusat untuk melakukan medical check-up komprehensif, serta program trauma healing bagi 9 relawan setibanya di Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta pemerintah mempertimbangkan langkah hukum internasional bersama negara-negara lain yang relawannya ikut tergabung dalam misi flotilla kemanusiaan tersebut.
“Pemerintah juga perlu mempertimbangkan langkah hukum internasional bersama negara-negara asal relawan flotilla lainnya untuk menuntut akuntabilitas Israel atas kekerasan yang dilakukan di wilayah laut lepas,” katanya.
Ashari menilai keberanian sembilan relawan asal Indonesia tersebut merupakan bentuk nyata solidaritas kemanusiaan dan amanat konstitusi Indonesia dalam menentang penjajahan.
“Sembilan relawan kemanusiaan asal Indonesia ini telah menunjukkan ketangguhan yang luar biasa di hadapan represi militer. Keberanian mereka adalah cerminan dari amanat konstitusi Indonesia untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia,” tandasnya.
Menurutnya, insiden tersebut justru semakin menguatkan komitmen bangsa Indonesia untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina.
“Kejadian ini semakin memperkuat tekad kita bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tidak akan pernah surut. Fraksi PKB DPRD Jatim akan terus menyuarakan dukungan untuk Palestina di setiap kesempatan,” pungkasnya.
 yang tergabung dalam relawan Global Sumud Flotilla dan diduga mendap){kind=link}