Khofidah Serap Aspirasi Warga Malang Raya, MBG hingga Kesejahteraan Guru Jadi Sorotan
Liputajatim.com – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Khofidah, menerima beragam aspirasi masyarakat saat menggelar reses di tiga titik di wilayah Malang Raya. Berbagai persoalan yang disampaikan warga didominasi sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan sampah, hingga kesejahteraan guru.
Salah satu aspirasi yang paling banyak mengemuka adalah usulan agar anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan untuk memperkuat layanan kesehatan, khususnya pembiayaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurut Khofidah, banyak warga mengaku kesulitan memperoleh layanan kesehatan setelah sebagian kepesertaan BPJS PBI dihentikan.
“Kalau itu BPJS ada beberapa rumah sakit katanya agak sulit. Maka diusulkan sudah biaya MBG itu dialihkan untuk biaya kesehatan,” kata dia.
Khofidah menilai pelaksanaan Program MBG memiliki sisi positif sekaligus kekurangan yang perlu dievaluasi. Di sejumlah daerah, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menjalankan program sesuai standar operasional sehingga makanan yang disajikan diterima dengan baik oleh para siswa.
Namun, di beberapa wilayah, terutama sekolah-sekolah di pedesaan, ia masih menemukan pelaksanaan yang tidak sesuai standar. Akibatnya, makanan yang disediakan banyak tidak dikonsumsi dan berpotensi terbuang.
“Tapi juga sebagian yang menurut saya kurang memperhatikan SOP nya. Saya menemukan sendiri mas, terutama itu yang sekolah-sekolah di desa-desa. Mereka akhirnya masak, makanan itu cuma diambil buahnya satu iris, dimakan setelah itu ditinggal,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan penilaian masyarakat bahwa sebagian anggaran MBG menjadi kurang efektif sehingga muncul usulan agar dialihkan untuk sektor yang lebih mendesak, seperti kesehatan.
“Jadi kayaknya mubadir mungkin bagi guru-guru ya memikirnya ini, koyok menghambur-hamburkan uang. Kenapa kemudian tidak dialihkan ke yang lain,” tuturnya.
Di sektor pertanian, petani mengusulkan pembangunan sumur bor untuk mengatasi berkurangnya debit air saat musim kemarau. Aspirasi tersebut disampaikan, antara lain, oleh Kelompok Tani Sumber Makmur di Kecamatan Pagelaran yang berharap pemerintah membantu penyediaan sumber air bagi lahan pertanian.
Sementara itu, masyarakat juga meminta perhatian terhadap kondisi bangunan sekolah swasta yang banyak mengalami kerusakan. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan bantuan perbaikan infrastruktur meski sekolah tersebut dikelola secara mandiri.
Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah ketimpangan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di madrasah. Warga menilai jumlah penerima PIP di madrasah jauh lebih sedikit dibandingkan sekolah negeri.
“PIP itu kenapa kok SD Negeri, SD, SMP, SMA. Yang madrasah kok kecil sekali. Dari jalur aspirasi itu, satu sekolahan SD Negeri kelas 1 sampai kelas 6, itu jumlah muridnya 132. Kita usulkan lewat aspirasi itu dapat 110 anak,” tuturnya.
“Tapi di madrasah pokoknya, PIP itu satu sekolah yang oleh cuma dua anak, cuma tiga anak. Mereka menginginkan PIP itu disejajarkan dengan SD, madrasah dengan sekolah sekolahan negeri,” lanjut Khofidah.
Selain itu, kelompok perempuan yang mulai mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat juga menyampaikan aspirasi. Mereka membutuhkan dukungan berupa kendaraan pengangkut sampah serta peralatan pemilahan agar program yang dirintis dapat berjalan lebih optimal.
Khofidah mengatakan, warga juga meminta pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan guru swasta dan guru ngaji yang dinilai masih tertinggal. Khofidah mengakui persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama dan berharap pemerintah memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan mereka secara bertahap.
“Kesejahteraan guru ngaji itu kan gak bisa maksimal. Tapi ya tetap pemerintah harus ada komitmen arah ke sana,” pungkasnya.
