Multazamudz Dzikri Dukung Ansor Mandiri, Memanfaatkan Potensi dan Tak Bergantung Proposal
Liputanjatim.com – Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi PKB, Multazamudz Dzikri, menerima berbagai aspirasi saat menggelar reses bersama GP Ansor, IPNU, IPPNU, dan tokoh masyarakat di Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Selasa (28/7/2026).
Salah satu masukan yang mengemuka adalah harapan agar organisasi kepemudaan lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada pengajuan proposal kegiatan.
Dalam agenda tersebut, peserta mempertanyakan kelanjutan program ketahanan pangan yang dapat melibatkan GP Ansor serta berharap PKB terus hadir mendampingi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Multazam menegaskan setiap program daerah saat ini harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat agar mendapat dukungan anggaran.
“Sekarang setiap program harus linier dengan program pemerintah pusat. Jika tidak linier, program tersebut bisa saja dicoret. Bahkan sebagai penyelenggara negara kami juga harus berhati-hati dalam menjalankan setiap program. Semua harus sesuai aturan karena ada mekanisme pengawasan yang ketat,” ujarnya.
Multazam menilai program ketahanan pangan harus dibangun secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan, akses permodalan, hingga pemasaran.
“Program ketahanan pangan tidak boleh hanya menjadi bantuan sesaat. Yang harus dibangun adalah ekosistemnya, mulai dari pelatihan, pendampingan, akses permodalan, hingga jaringan pemasaran. Saya akan mendorong agar kelompok-kelompok Ansor yang siap dapat dihubungkan dengan program pemerintah provinsi maupun pusat sehingga manfaatnya berkelanjutan,” jelasnya.
Ia juga mendorong Ansor mengembangkan unit usaha, koperasi, dan pelatihan kewirausahaan agar mampu menjadi organisasi yang mandiri secara ekonomi.
“Ansor memiliki potensi besar karena anggotanya banyak dan tersebar hingga tingkat desa. Potensi itu harus diubah menjadi kekuatan ekonomi. Organisasi bisa membangun koperasi, usaha produktif, pelatihan kewirausahaan, hingga kemitraan dengan berbagai pihak. Dengan begitu, kegiatan organisasi tidak lagi bergantung pada proposal,” katanya.
Lebih dari itu, Multazam menegaskan reses menjadi sarana memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui komunikasi yang berkelanjutan, bukan hanya menjelang pemilu.
“Reses bukan sekadar agenda menyerap aspirasi, tetapi menjadi komitmen kami untuk terus hadir mendengarkan kebutuhan masyarakat. Saya berharap komunikasi seperti ini tidak berhenti setelah pemilu, melainkan terus berlanjut sehingga setiap aspirasi yang disampaikan dapat diperjuangkan sesuai kewenangan yang ada,” pungkasnya.
