KONI Blitar Memanas, Pemkot Kaji Skema Hibah Langsung ke Cabor
Liputanjatim.com – Polemik pasca pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar terus bergulir dan mulai berdampak pada skema pengelolaan anggaran pembinaan atlet.
Ketegangan antara kubu KONI dan pemerintah daerah kini mengarah pada wacana perubahan mekanisme penyaluran dana hibah olahraga.
Ketua KONI terpilih, Samanhudi Anwar, meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan aturan dalam pengelolaan dana hibah olahraga.
Sementara itu, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin mempertimbangkan pola distribusi anggaran yang langsung menyasar cabang olahraga.
Ketegangan antara KONI Kota Blitar dan pemerintah daerah semakin mencuat setelah Samanhudi Anwar mengungkap dugaan adanya campur tangan pihak eksekutif dalam urusan organisasi.
Menurutnya, independensi KONI harus tetap di jaga dari intervensi pihak mana pun.
“Saya ini sejujurnya tidak ingin jadi ketua KONI, tapi karena desakan dari teman-teman cabor. Saya sayangkan kenapa Pemda terlalu intervensi. Ini menyangkut harga diri dan muruah KONI. Harus putra daerah asli, tidak perlu adopsi dari luar,” ungkap Samanhudi, melansir Beritajatim Senin (25/5/2026).
Menanggapi kabar mengenai potensi tidak cairnya dana pembinaan atlet, Samanhudi menegaskan bahwa hak anggaran untuk dunia olahraga tidak boleh di hambat.
Ia menyebut langkah tersebut bertentangan dengan aturan pengelolaan hibah.
“Kalau ada ancaman nanti kalau Samanhudi yang menang tidak di kasih dana, itu aturannya tidak boleh, Mas. Harus diingat ada tiga pilar yakni pelaku olahraga, legislatif, dan pemerintah daerah. Tiga ini harus sinkron, tidak bisa kepala daerah sewenang-wenang soal anggaran,” paparnya.
Menyikapi hal tersebut, Mas Ibin menegaskan komitmennya agar pembinaan atlet tetap berjalan.
Melalui forum “Sapa Mas Wali”, pemerintah daerah mengajak atlet, pelatih, dan DPRD membahas solusi penyaluran dana pembinaan.
Baca juga: Ratusan Massa PSHT Parluh 16 Unjuk Rasa di Blitar, Desak Pengakuan Organisasi
Pemkot Blitar masih mencermati status kepengurusan KONI Kota Blitar sebelum mengambil keputusan terkait pencairan anggaran pembinaan.
Di tengah kondisi itu, muncul opsi penyaluran hibah langsung kepada cabang olahraga dan atlet.
“Pemerintah memiliki fleksibilitas dalam pembinaan olahraga. Jadi opsinya bisa langsung ke atlet, langsung ke pelatih, bahkan memungkinkan hibah langsung ke cabang olahraga,” ujar Mas Ibin.
Mas Ibin menyebut, Pemkot Blitar masih berhati-hati terkait penyaluran hibah.
“Kalau melihat kondisi saat ini, problem hukumnya di KONI cukup banyak. Kami harus berhati-hati dalam melakukan hubungan hukum atau penyaluran hibah daerah,” imbuhnya.
Mas Ibin menyebut skema penyaluran langsung sebelumnya pernah diterapkan melalui Dispora Kota Blitar untuk pemberian reward atlet berprestasi.
Meski demikian, penerapan hibah langsung ke cabor dinilai memerlukan landasan hukum dan administrasi yang kuat.
Pemkot Blitar mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPPK) serta aparat penegak hukum terkait rencana kebijakan penyaluran hibah olahraga.
Koordinasi tersebut disebut sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah daerah.
