Produksi Padi Turun, Komisi B DPRD Jatim Soroti Kinerja Dinas Pertanian

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Ufiq Zuroida

Liputanjatim.com – Komisi B DPRD Jawa Timur menyoroti kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur terkait produktivitas padi yang menurun di tahun 2019 lalu. Berdasarkan data dari Laporan Pertanggungjawabawan Pelaksanaan APBD Jatim tahun 2019, produksi gabah kering giling tahun 2019 sebesar 9,58 juta ton. Sedangkan di tahun sebelumnya 2018 sebesar 10,53 juta ton.

Turunnya produksi tanaman pangan utama tersebut kata anggota Komisi B DPRD Jawa Timur ufiq Zuroida, harus menjadi atensi Pemprov Jatim. Sebab, Jawa Timur merupakan daerah dengan produksi beras yang setiap tahunnya surplus dan menjadi lumbung pangan nasional.

“Dinas Pertanian dan Tanaman pangan perlu lebih memfasilitasi keterlibatan seluruh stakeholders dalam melaksanakan program peningkatan produktivitas tanaman pangan,”ungkap Ufiq usai mengikuti Rapat Paripurna Laporan Komisi B terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019, Senin (20/7/2020).

Politisi PKB Jawa Timur itu menjelaskan bahwa produktivitas tanaman padi Jatim tahun 2019 jika dihitung per-hektar mengalami penurunan di bandingkan tahun 2018. Produksi padi tahun 2018 per-hektar berada di angka 5,763 ton, sedangkan di tahun 2019 menjadi 5,628 ton.

Tidak hanya itu, penggunaan dana bergulir pada Dinas pertanian juga menjadi sorotan Komisi B. Komisi yang membidangi perekonomian dan pertanian tersebut menggarisbawahi saldo kas dana bergulis pada dinas pertanian sebesar Rp 9, 248 miliar dari nilai dropping Rp 10,966 miliar. Saldo kas tersebut kata Ufiq semestinya dapat disalurkan kembali sebagai salah satu stimulus bagi sektor pertanian dalam meningkatkan produksi.

Sedangkan di sisi lain, kinerja kolektibilitas dari piutang dana bergulir pada Dinas Pertanian juga perlu ditingkatkan jika mengacu pada saldo piutang senilai Rp 1,7 miliar. Sedangkan nilai piutang yang dikatagorikan lancar hanya sekitar  Rp 708 juta atau 41 persen. “Ini menjadi PR untuk segera dibenahi manejemen penyaluran dana bergulir. Jika perlu harus dilakukan pengawasan serius,”ujar politisi asal dapil Grerik-Lamongan itu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here