Liputanjatim.com – Anggota Pansus BUMD DPRD Jatim, Aufa Zhafiri, menyampaikan pihaknya menemukan berbagai persoalan mendasar dan krusial dalam tata kelola BUMD.
Dari hasil penelusuran sementara banyak masalah terungkap dalam BUMD Jatim. Mulai dari struktur organisasi yang gemuk, tumpang tindih core bisnis, hingga kinerja yang dinilai belum efektif.
Dalam sejumlah rapat, kata Aufa, pihaknya menemukan adanya BUMD dan anak perusahaan BUMD yang menjalankan lini usaha serupa bahkan saling beririsan. Situasi ini dinilai tidak efisien dan berpotensi membebani keuangan daerah.
“Kami mendapati ada BUMD dan anak BUMD yang core bisnisnya sama. Ini jelas tidak efektif. Seharusnya BUMD menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan justru saling tumpang tindih,” tegas Aufa, Selasa (6/1/2025).
Politisi Partai Gerindra tersebut menilai, temuan ini menunjukkan lemahnya perencanaan bisnis serta kurang optimalnya evaluasi terhadap kinerja BUMD selama ini. Oleh karena itu, Pansus mendorong adanya perampingan BUMD, termasuk opsi penggabungan anak perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis.
Selain persoalan bisnis, Pansus juga menyoroti struktur manajemen BUMD yang dinilai belum ideal. Aufa menyebut, terdapat jajaran direksi dan komisaris dengan jumlah yang berlebihan, namun tidak sebanding dengan kinerja maupun kontribusi terhadap perusahaan.
“Ada struktur yang memang tidak ideal. Bahkan yang secara struktur terlihat ideal pun, faktanya belum menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal,” ungkapnya.
Kondisi tersebut dinilai menjadi peringatan serius bagi tata kelola BUMD di Jawa Timur. Alih-alih menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sejumlah BUMD justru terkesan menjadi ruang penumpukan jabatan tanpa capaian kinerja yang terukur.
Aufa menegaskan, saat ini terdapat dua fokus utama yang menjadi perhatian Pansus BUMD DPRD Jatim, yakni efektivitas core bisnis dan optimalisasi struktur manajemen. Kedua aspek tersebut dinilai penting agar BUMD benar-benar berorientasi pada kepentingan publik dan kinerja, bukan sekadar formalitas kelembagaan.
“Ini baru awal. Masih banyak hal yang sedang kami dalami dan gali. Temuan-temuan Pansus akan kami sampaikan kepada masyarakat Jawa Timur secara bertahap, sesuai progres kinerja Pansus,” pungkasnya.
