Liputanjatim.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, menyoroti serius persoalan tata kelola pupuk subsidi yang dinilai masih menjadi hambatan besar dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III (Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi) itu menilai, berbagai persoalan dalam distribusi pupuk subsidi tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga berimbas pada agenda energi nasional, termasuk pengembangan bioenergi berbasis pertanian.
Menurutnya, salah satu persoalan utama terletak pada distribusi pupuk subsidi yang belum tepat sasaran. Meski pemerintah telah menerapkan sistem e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), implementasi di lapangan dinilai masih menyisakan banyak celah.
“Data petani sering tidak diperbarui, petani kecil belum terdaftar, hingga kebocoran distribusi ke pihak yang tidak berhak masih terjadi. Akibatnya, pupuk subsidi tidak selalu sampai kepada petani yang benar-benar membutuhkan,” ujar Nasim dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).
Ia juga menyoroti adanya distorsi harga di pasar akibat selisih signifikan antara pupuk subsidi dan non-subsidi. Kondisi tersebut memicu praktik penyelewengan, seperti penjualan kembali dengan harga lebih tinggi serta munculnya kelangkaan buatan di tingkat kios.
“Situasi ini membuat pasar pupuk menjadi tidak sehat dan sulit mencapai efisiensi,” tegas politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
Selain itu, Nasim menilai beban fiskal negara untuk subsidi pupuk setiap tahun cukup besar, namun efektivitasnya belum optimal dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Ia juga menyoroti tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk kimia.
Selama ini, kebijakan subsidi dinilai lebih berfokus pada pupuk anorganik seperti urea dan NPK. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas tanah serta menghambat pengembangan pupuk organik.
Dari sisi tata kelola, Nasim menilai peran BUMN pupuk, termasuk Pupuk Indonesia, masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya integrasi data antara pusat dan daerah, lemahnya pengawasan distribusi, hingga belum optimalnya digitalisasi secara menyeluruh.
Lebih lanjut, ia menekankan keterkaitan erat antara sektor pupuk dan ketahanan energi nasional. Produksi pupuk, khususnya urea, sangat bergantung pada pasokan gas alam. Fluktuasi harga gas global turut memengaruhi biaya produksi pupuk di dalam negeri.
“Di sisi lain, peluang pengembangan pupuk ramah lingkungan seperti green ammonia dan hidrogen masih berada pada tahap awal,” jelasnya.
Untuk itu, Nasim mendorong sejumlah langkah perbaikan, antara lain digitalisasi sistem secara end-to-end dengan integrasi data petani berbasis identitas, perubahan skema subsidi dari barang menjadi bantuan langsung, serta diversifikasi penggunaan pupuk organik dan hayati.
Ia juga menekankan pentingnya reformasi di tubuh BUMN pupuk guna meningkatkan efisiensi dan transparansi distribusi. Selain itu, integrasi kebijakan antara sektor pangan dan energi dinilai krusial, termasuk dalam pengembangan green fertilizer sebagai bagian dari transisi energi nasional.
“Masalah pupuk subsidi bukan sekadar persoalan pasokan, tetapi kombinasi dari lemahnya data, insentif yang tidak tepat, dan tata kelola yang belum kuat. Jika tidak segera dibenahi, target swasembada pangan akan sulit tercapai secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Nasim berharap persoalan ini dapat dibahas secara komprehensif lintas komisi di DPR RI. Ia juga menekankan pentingnya kejelasan regulasi terkait komoditas penerima subsidi pupuk.
“Perlu ada pengaturan yang jelas terkait komoditas yang berhak menerima subsidi, seperti padi atau jagung, agar tidak disalahgunakan untuk komoditas lain. Tanpa itu, swasembada pangan akan sulit bersaing dengan produk luar,” tandasnya.
